MERANTI - Usaha pembuatan arang selama puluhan tahun di Kepulauan Meranti, Riau menyebabkan ekosistem mangrove menjadi rusak.

Sementara itu, uang masuk bagi daerah dari Retribusi yang disetor pun tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim mengatakan berdirinya usaha puluhan panglong arang di Kepulauan Meranti akibat dari kebijakan yang salah yang menyebabkan ekosistem didaerah itu menjadi rusak.

"Hutan Mangrove kita ini merupakan terbaik di dunia. Namun karena ada kebijakan lama yang salah yang mengizinkan usaha panglong arang mengakar menyebabkan ekosistem dan biota menjadi rusak," kata Said Hasyim, Senin (15/4/2019).


Selama ini, kata Wakil Bupati usaha panglong arang hanya mengedepankan persoalan sosial, sehingga banyak masyarakat yang menggantung hidup dari hasil menjual kayu mangrove untuk bahan baku pembuatan arang.


Seperti diketahui, panglong arang membeli kayu mangrove hasil tebangan dari masyarakat dengan harga yang sangat murah yakni Rp130 perkilo sedangkan arang yang sudah jadi dijual keluar negeri dengan harga jual dolar.

Untuk itu, Wakil Bupati memerintahkan agar panglong arang ditutup dan tidak diberikan beroperasi lagi.

"Masyarakat tidak dapat apa - apa dari berdirinya industri panglong arang, hanya sebagian kecil saja. Namun kerugian yang ditimbulkannya sangat banyak, untuk itu kita tutup panglong arang itu," kata Said Hasyim.

Sementara itu, untuk pekerja yang menggantungkan hidup di panglong arang, wakil bupati akan memberikan solusi bagi mereka agar bisa terus melangsungkan kehidupannya.

"Buruhnya kita berikan kebun agar mereka bisa bercocok tanam. Kebijakan ini kita akomodir dengan menggunakan program pusat," ujar Said.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin mendukung langkah Pemkab Kepulauan Meranti yang akan menutup usaha panglong arang yang sudah merusak ekosistem.

"Demi keberlangsungan ekosistem, maka kami mendukung langkah Pemkab Meranti menutup panglong arang itu. Sedangkan nasib para pekerja  juga memang harus dipikirkan, dan dicarikan solusinya," kata Muzamil (humas/002)