Selatpanjang - Banyak upaya telah dilakukan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, untuk menekan angka kemiskinan daerah. Hasilnya, tingkat kemiskinan itu bergerak turun ke angka 28 persen dari awalnya, sepuluh tahun lalu, 43 persen.

"Kuncinya adalah membuka isolasi daerah Meranti yang berpulau-pulau," tutur Bupati, Irwan.

Terobosan itu antara lain, pertama, mengganti pompong dengan kempang sebagai alat 7 manusia dan barang antarpulau. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk membangun kempang menjadi aset daerah. Kemudian dihibahkan ke pemerintah desa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat hubung antarpulau.

Dampaknya sangat signifikan. Dengan kempang, lalu lintas orang dan barang dapat dilakukan dengan cepat. Biaya angkut, biaya tempuh, biaya tarif, dan bongkar-muat menjadi lebih murah.

"Kempang juga memudahkan akses masyarakat saat membawa hasil pertanian ke kota. Sehingga mampu mendongkrak tingkat ekonomi masyarakat," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bidang Keuangan Daerah itu, (31/12/2018)

Terobosan kedua, pengadaan ambulans laut. Alat 7 bagi masyarakat yang hendak berobat ini juga menyediakan pertolongan pertama bagi masyarakat yang sakit. Saat ini, pemerintah telah memiliki tujuh unit ambulans laut yang masuk dalam aset daerah.

Awalnya, operasional ambulans laut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Namun, kemudian muncul kendala pada biaya BBM yang besar dan jam operasional yang mengikuti operasional pegawai kantor.

Aset Daerah berupa Ambulan Laut itu, sejauh ini telah berjumlah 7 unit, saat awal pengelolaan Ambulan Laut ditangani oleh Dinas Kesehatan namun dinilai kurang efisien karena biaya BBM sangat besar, dan jika masyarakat membutuhkan malam hari tidak bisa karena waktu kerja PNS hanya sampai sore, dengan alasan itu, Pemkab. Meranti mencari solusi dengan melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat (Baznas) dalam pengelolaanya.

"Pemkab lalu bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pengelolaannya," ujarnya.

Dengan adanya kerjasama tersebut, ambulans laut dapat beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Selain itu, pungutan pun tidak sulit karena membutuhkan payung hukum.

"Alhasil, biaya operasional dapat ditekan hingga hampir 100 persen," tambah Irwan.

Terobosan ketiga, pengelolaan pelabuhan laut dengan menggunakan aset tanah Pemkab. Sebelumnya, aktivitas keluar-masuk barang dilakukan di pelabuhan milik Pelindo. Hal ini tidak efisien karena dari segi pelayanan dan peralatan bongkar-muat sangat terbatas.

"Dengan menggunakan pelabuhan sendiri, masyarakat dapat melakukan aktivitas bongkar-muat dengan lebih efisien. Dari segi waktu maupun biaya," pungkasnya. (MC Meranti/Humas/Na)