Selatpanjang – Untuk meningkatkan tempat tinggal bagi masyarakat di desa, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan sebanyak 525 unit rumah untuk bantuan rehab.

Kabid Perkim, Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang  Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU PRPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Syaiful Bakhri mengatakan, ini merupakan kegiatan pelaksanaan kualitas rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) reguler tahun 2019. Bantuan program yang bersumber dari dana APBN tersebut, bahkan tersebar di 16 desa dari 7 kecamatan di Kepulauan Meranti, (21/2/2019)

“Dapat informasi dari Satkernya (Satuan kerja SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Riau) rata-rata sebanyak 20 unit per desa. Usulan ini dibawa oleh Satker ke Dirjen Kementerian PUPR RI, dan sudah disetujui oleh mereka,” ujar Syaiful saat ditemui diruang kerjanya, belum lama ini.

Adapun 16 desa yang diusulkan tersebut, jelas Syaiful, yakni Desa Wonosari dan Desa Topang di Kecamatan Rangsang, Desa Kedabu Rapat dan Desa Tanah Merah di Kecamatan Rangsang Pesisir, Desa Tanjung Gadai, Desa Sungai Tohor, dan Desa Nipah Sendanu Tebingtinggi Timur, Desa Mekong, Desa Insit, Desa Alai Selatan, dan Desa Alai di Kecamatan Tebingtinggi Barat. Kemudian Desa Bandul dan Desa Mengkopot di Kecamatan TasikPutri Puyu, Desa Baran Melintang dan Desa Batang Meranti di Kecamatan Pulau Merbau, dan Desa Sialang Pasung di Kecamatan Rangsang Barat.

“Jumlah yang kita usulkan sebanyak 525 unit rumah untuk direhab di 16 desa tersebut . Per unitnya dialokasikan sebesar Rp 17,500.000, 17 juta untuk material pembangunan, dan 2 jutanya untuk upah tukangnya,” terang Syaiful.

Syaiful mengakui, data usulan program pemerintah untuk perbaikan rumah di Kepulauan Meranti masih dalam progres. Saat ini, pihaknya tengah memprioritaskan yang baru diusulkan tersebut agar  pelaksanaannya mencapai target.

“Data ini masih belum tuntas, hanya sebagian yang kita usulkan. Biasanya di Kementrian melihat prestasi kerja kita. Kalau 20 unit per desa itu selesai tepat waktu dan tidak ada masalah, kedepan kita usulkan bisa menambah volume. Targetnya 5 atau 6 bulanlah proses pengerjaannya. Satker berharap jangan sampai  bulan November. Kalau bisa sebelum November sudah bisa selesai,” terang dia.

Terpisah, Pj. Kepala Desa Batang Meranti, Zaujar saat dikonfirmasi mengatakan, sangat senang dengan program Pemerintah Pusat dalam mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah. Dengan cara itu, maka masyarakat bisa memiliki rumah yang aman dan terjangkau lewat proses perbaikan-perbaikan tertentu.

“Dengan program tersebut dapat membantu meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat kelas ekonomi ke bawah di desa. Sehingga, kesejahteran hidup menjadi lebih baik,” kata dia.

Pria yang akrab disapa Djarot itu mengungkapkan, Desa Batang Meranti telah mengusulkan sebanyak 50 unit untuk program Pemerintah Pusat. Jumlah tersebut diusulkan oleh Kepala Desa yang lama untuk tahun 2019.

 “Saya belum bisa menjawab banyak berapa banyak unit yang diusulkan desa, karena saya belum ada koordinasi banyak dengan Kepala Desa yang lama. Yang saya dapat, infonya sebanyak 50 unit rumah yang diusulkan untuk program rehab Pemerintah Pusat. Namun, saya baru tahu juga yang masuk di Pemerintah Daerah sebanyak 34 unit,” jelas dia.(MC Meranti/Humas/Na)