MERANTI--Politisasi agama yang kerap dipertontonkan elit politik saat ini, menimbulkan keresahan di kangan masyarakat, terutama Pemerintah Daerah. Langkah antisipasi perlu dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) Kepulauan Meranti, guna memastikan kondisi yang sama tidak terjadi di daerah ini.

"Saya fikir Kementerian Agama bisa menjadi penetral terhadap dinamikan politik yang berkembang di tengah masyarakat," kata Bupati Kepulauan Meranti, Drs. H. Irwan, MSi. Kamis (3/1/2019).

Irwan mengaku, sejauh ini kerukunan umat beragama di Kepulauan Meranti terbilang masih tinggi. Hal itu dibuktikan dengan masyarakat yang hidup berdampingan, meski berada di tengah keberagaman Agama dan suku dengan perbedaan adat istiadatnya. Namun, kewaspadaan dini perlu ditingkatkan, agar isu negatif yang muncul tak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

"Antisipasi bisa dilakukan dengan mengintensifkan peran petugas dari Kemenag yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Seperti halnya Petugas di KUA setiap kecamatan, guna memberikan pencerahan bagi masyarakat," terang Irwan.

Lebih lanjut, Bupati mengharapkan masyarakat harus cerdas dalam menyikapi isu politik dewasa ini, serta cerdas dalam menerima segala isu yang beredar. Hal tersebut perlu agar masyarakat tidak terjebak dengan segala bentuk isu yang di politisir. Sebab, hal itu nantinya bisa merugikan diri sendiri dan memicu kegaduhan di masyarakat.

"Bahwa kontestasi politik ini sifatnya sementara, jangka pendek saja, sehingga jangan dibawa ke kehidupan pribadi. Marilah kita sukseskan kontestasi politik yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan legislatif 2019 dengan apa adanya, dan tanpa perlu berlebih-lebihan," katanya lagi.

Menanggapi kekhawatiran orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)  Kementerian Agama Provinsi Riau, Drs. H. Mahyudin, MA, mengaku bahwa jajaranya terus mengantisipasi setiap gejala yang muncul di tengah-tengah masyarakat, terlebih politisasi agama yang kerap terjadi belakangan ini. Hal tersebut sedini mungkin dilakukan antisipasi, sehingga tak memunculkan masalah.

"Sejalan dengan motto HAB ke 73 yakni Jaga Kebersamaan Ummat, kita berupaya meminimaliair sejumlah permasalahan yang muncul terlebih di tahun politik saat ini," kata Mahyudin.

Untuk menjaga kerukunan tersebut berbagai langkah di lakukan Kementerian Agama dengan melibatkan tokoh masyarakat, serta tokoh agama dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Keterlibatan para tokoh tersebut diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan Kemenag untuk mempererat kerukunan di tengah masyarakat.

"Kita selalu melakukan dialog antar-lintas agama, untuk memastikan agar kerukunan ummat tetap terjaga," terang Mahyudin.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kemenag Kepulauan Meranti, Drs. H. Darwison, MA, mengaku berbagai upaya terus dilakukan guna merajut kebersamaan dan kekompakan di masyarakat. Di tengah heterogenitas masyarakat Meranti, ia menilai kerukunan umat beragama masih terbilang sangat harmonis. Namun, kondisi itu tetap harus di jaga, terutama di tahun politik yang rentan memunculkan masalah.

"Yang dilakukan adalah magaimana memberikan kedamaian, kesejukan di tengah umat beragama sehingga bisa menjaga kerukunan di tengah keberagaman itu,". Pungkas Darwison. (Humas/006).