MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Riau menyayangkan minimnya usulan pembangunan yang masuk ke dalam sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja (Krisna) dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajarannya. Dia menilai hal itu sebagai bentuk tidak proaktif dalam upaya merebut dari pemerintah pusat dan provinsi.

Tahun 2018 lalu misalnya, Said Hasyim mengatakan hanya sedikit saja usulan yang masuk dalam Krisna.

"Kalau pun ada yang masuk, itu hanya seperti melepas batuk di tangga. Artinya usulan itu ada tapi tidak lengkap dan akhirnya tidak jadi prioritas. Tapi yang menjadi heran dana perjalanan dinas habis entah kemana," ungkap mantan Sekda Siak ini.

Wakil Bupati juga mengatakan, Kepulauan Meranti menjadi daerah yang mempunyai banyak keistimewaan yang pada akhirnya banyak dana yang bisa direbut. Meranti menurutnya termasuk daerah terluar, tertinggal dan daerah perbatasan.

"Jadi banyak keistimewaannya kita untuk merebut dana, apalagi daerah kita menjadi lokasi prioritas (Lokpri) pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan Indonesia dari kawasan terluar atau daerah perbatasan. Jadi pusat menunggu usulan kita. Untuk itu OPD terkait yang harus proaktif," ungkapnya.

Said juga mengungkapkan saat ini, sistem pengalokasian anggaran APBN diperbesar untuk masing-masing kementerian, sementara plot untuk daerah dikurangi.

"Sistem anggaran (APBN) diubah, kini diperbanyak di kementerian dan dikurangi transfer ke daerah. Makanya kita yang harus giat menjemput (program) ke sana dan menarik anggaran pembangunan ke Meranti sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Untuk kedisiplinan aparatur,  Said kembali menyampaikan ancaman akan mencopot jabatan Kepala OPD yang tidak peduli dengan pekerjaan dan terkesan malas.

"Yang tidak mau peduli, kita minta sama bupati nanti untuk digantikan saja. Saya juga mendengar banyak pejabat yang mau pindah dan tidak betah di selatpanjang. Kalau mau ajukan saja dari sekarang, daripada makan hati, lebih banyak yang masih mau menjabat. Tidak perlu sarjana, yang penting dia mau kerja," tegas Said.

Pernyataan Said Hasyim tersebut disambut baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan. Menurutnya OPD memang harus lebih proaktif.

"Jika hanya duduk menunggu dianggarkan oleh APBD, ya susah. Makanya OPD harus lebih proaktif menggaet anggaran pusat," ungkapnya.(Humas/003)