MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepupauan Meranti yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Dr. Abu Hanifah, M.Pd mengikuti Pencanangan Gerakan Pengukur dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting se- Provinsi Riau.

Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui platfrom Zoom Meeting yang berlangsung di Posyandu Melati 1 Desa Banglas Barat Selatpanjang, Kamis (13/06/2024).

Atas nama Pemerintah Daerah Abu Hanifah mengapresiasi kegiatan intervesni pencegahan stunting tersebut, dan juga mengapresiasi pidato gubernur pada kegiatan itu.

“Luar biasa, gubernur menyampaikan akan mensupport dana untuk desa sebesar 20 juta/tahun, 10 juta /tahun untuk posyandu, dan untuk PKK sebesar 5 juta/tahun. Dan itu semua tentunya dapat menutupi kekurangan angaran kita dalam penanganan stunting di Meranti,” Ucap Abu Hanifah. 

Dia juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan kick off yang akan berlanjut ke posyandu yang tersebar di setiap daerah yang ada di Meranti.

“Dan akan menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan dinkes, yang bekerjasama dengan kader posyandu serta perangkat desa,” sambungnya.

Kepala Bappeda Litbang itu juga menambahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penurunan stunting, pemerintah sedang mengupayakan untuk membuat peraturan bupati (Perbup) tentang penurunan stunting, yang sekarang sedang digodok di bagian hukum.

Sementara itu Penjagab (Pj) Gubernur Provinsi Riau SF. Hariyanto merasa bersyukur dengan kerjasama seluruh pihak, sehingga angka penanggulangan stunting lebih baik ditahun 2023.

“Sebesar 13.6 persen lebih baik dibanding tahun 2022 yaitu 17 persen, turun 3.4 persen sehingga kita berada diurutan ke 3 terendah se Indonesia, ini sangat luar biasa,” kata SF. Hariyanto.

SF. Hariyanto menegaskan kepada seluruh bupati/walikota untuk menggunakan anggagran CSR perusahaan di daerah, sebab itu sudah intruksi presiden ketika kunjungan kerja ke Provinsi Riau.

“Diiringi dengan aksi, saya akan support dana untuk desa sebesar 20 juta/tahun, 10 juta /tahun untuk posyandu, dan untuk PKK sebesar 5 juta/tahun,” jelas SF. Hariyanto.

Pj Gubernur Riau itu juga berpesan pencegahan stunting harus melibatkan banyak pihak, mulai dari perencanaan sampai kepada penganggaran, sehingga akan muncul rumusan berupa lagkah strategis dalam bentuk tindak lanjut untuk masyarakat dalam capain pembangunan manusia.

“Serta menuju dan mendukung indonesian emas 2045, oleh karena itu mari kita bersama memberi dukungan untuk pencanganan intervensi serntak di provinsi riau agar taget penurutan diangka 1 digit, pada tahun 2024,” ajaknya.

Ditempat yang sama Ketua Pelaksana yang juga merupakan Kepala Dinas Kesahatan Provinsi Riau Drg. Sri sadono mulyanti  M.Han mengatakan, kegiatan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program ibu dan anak termasuk gizi di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

“Serta merumuskan langkah strategis dari kabupaten kota dalam fungsi dan tugas masing opd sehingga dapat mengukur penurunan stunting kabupaten kota.

Tampak hadir mendampingi Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas Sosial, Direktur RSUD, Camat Tebing Tinggi, Kapolsek Tebing Tinggi, Kepala Puskesmas, dan pejabat serta tamu undangan lainnya.