PEKANBARU – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi geografis daerah kepulauan seperti Meranti membutuhkan kebijakan dan pola pelayanan khusus agar program tersebut berjalan merata dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Muzamil saat mengikuti Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Ia didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti, Ifwandi, S.P.

Dalam forum yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., tersebut, Muzamil mengungkapkan sejumlah tantangan pelaksanaan MBG di Meranti, mulai dari keterbatasan infrastruktur, air bersih, listrik, jaringan komunikasi, ketersediaan bahan pangan, hingga tenaga profesional.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Percepatan program, kata dia, tidak seharusnya hanya berorientasi pada penambahan jumlah dapur, tetapi juga memastikan kesiapan operasional dan kualitas pelayanan.

“Meranti memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari infrastruktur, air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi hingga ketersediaan bahan baku. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan MBG benar-benar optimal,” ujar Muzamil.

Ia juga meminta pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang koordinasi khusus dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas berbagai kendala di lapangan sebelum memperluas operasional SPPG.

Menurut Muzamil, kualitas pelayanan dan pemenuhan standar harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar kuantitas. Evaluasi juga diperlukan agar tidak terjadi persoalan berulang yang berujung pada penghentian operasional SPPG.

“Kami berharap ada forum khusus untuk membahas persoalan daerah secara mendalam dan mencari solusi bersama. Jangan sampai jumlah dapur terus bertambah, tetapi dalam pelaksanaannya justru bermasalah,” tegasnya.

Selain kesiapan infrastruktur, Muzamil menyoroti distribusi bahan pangan menuju Meranti yang berpotensi memengaruhi kualitas komoditas mudah rusak, seperti telur, sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging. Karena itu, ia mendorong kajian pola pengadaan yang sesuai dengan kondisi geografis kepulauan serta optimalisasi bahan pangan lokal.

Ia turut meminta agar rencana penerapan sistem pelayanan prasmanan atau buffet dikaji secara matang, terutama di sekolah dengan jumlah peserta didik besar. Pengaturan antrean, waktu makan, kebersihan, hingga pengembalian peralatan harus dipastikan tidak mengganggu waktu istirahat dan kegiatan belajar siswa.

Muzamil menegaskan, wilayah 3T, khususnya pulau-pulau terluar, perlu mendapatkan prioritas pemerataan layanan MBG. Anak-anak di wilayah tersebut dinilai sangat membutuhkan dukungan pemenuhan gizi melalui program nasional itu.

“Kami sepakat apabila wilayah 3T menjadi prioritas. Anak-anak di pulau-pulau terluar sangat membutuhkan program ini, baik untuk mendukung pemenuhan gizi maupun pendidikan mereka,” ungkapnya.

Ia juga mendukung penerapan sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, sepanjang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pihak berwenang. Pengawasan, menurutnya, perlu melibatkan pemerintah daerah, Satgas MBG, KPPG, dan perangkat teknis terkait.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan MBG. Pemerintah provinsi juga mendorong penguatan tata kelola, pengawasan, inspeksi, dan evaluasi SPPG agar memiliki standar pelaksanaan yang terukur di seluruh kabupaten/kota.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto, S.P., M.A.P., turut memaparkan kebijakan terbaru BGN, termasuk rencana uji coba model pelayanan MBG di SD Islam Unggul As-Syakirien, Pekanbaru. Ia juga menjelaskan ketentuan teknis mengenai higiene sanitasi, pelabelan makanan, batas waktu konsumsi, serta operasional SPPG.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa BGN telah membuka kembali moratorium pengembangan SPPG dan memberikan tambahan 87 SPPG untuk Provinsi Riau, dengan arah pengembangan antara lain menyasar wilayah prioritas, termasuk daerah 3T dan kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.

Menanggapi hal itu, Muzamil berharap kebijakan pengembangan tersebut turut mengakomodasi kebutuhan daerah kepulauan seperti Kepulauan Meranti.

“Kami sangat mendukung MBG karena manfaatnya besar, mulai dari pemenuhan gizi, penanganan stunting hingga membuka kesempatan kerja. Namun, seluruh kendala harus dibahas dan dicarikan solusi bersama agar program ini benar-benar berkualitas dan menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar,” tutupnya.