MERANTI – Masalah pendidikan menjadi bidang yang paling diperhatikan oleh seluruh daerah di Indonesia. Bahkan anggarannya selalu diprioritaskan. Dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya, alokasi bagi pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen.

 

Namun, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasym belum puas. Ia sangat menyayangkan mutu pendidikan di Meranti tidak juga meningkat. Padahal perhatiannya sudah sangat besar.

 

“Mutu pendidikan kita masih buruk. Jadi harus ditingkatkan,” ujarnya.

 

Menurutnya, jika dilihat dari jumlah Sekolah, Guru dan Lokal tidak ada masalah. Ditambah lagi, banyaknya bantuan yang didapatkan sekolah dan guru.

 

“Tapi hasilnya belum maksimal. Masih banyak anak-anak kita tidak bermutu,” tegasnya lagi.

 

Ia mengharapkan guru yang memberikan materi pendidikan di sekolah bisa lebih baik. Karena Wabup menilai proses belajar mengajarnya yang menjadi titik persoalan dengan masih rendahnya mutu anak meranti.

 

“Guru, tolong bekerja maksimal. Dari sisi kesejahteraan, pendapatan guru, khususnya yang sudah besertifikasi lebih besar dari ASN lainnya,” ucapnya.

 

Selain itu, pemerataan guru dan banyaknya guru honor juga menjadi perhatian Wabup. Dia mengatakan hal ini perlu dibenahi juga.

 

“Banyak guru yang menumpuk di Kota dan tidak merata penyebarannya. Kemudian jumlah guru honor juga banyak.  Kalau begini kondisinya, bagaimana mutu kita bisa meningkat,” ujarnya.

 

Ia meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bisa mengatasi persoalan itu. Sehingga mutu pendidikan di Meranti bisa lebih baik lagi.

 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran SE MM menyebutkan pembenahan memang harus dilakukan. Termasuk memaksimalkan pengawasan.

 

“Dalam pengawasan yang kami lakukan, memang masih ada penumpukan guru, khususnya yang berstatus PNS. Kemudian guru honor juga banyak yang hanya berpendidikan SMA. Sehingga tidak maksimal dalam mengajar siswa,” ucapnya.

 

Berbagai masukan juga sudah disampaikan Komisi III kepada Disdikbud. Namun masih saja ditemukan persoalan serupa.

 

“Kita rutin memanggil Disdikbud untuk melakukan evaluasi dari temuan kami dilapangan. Tapi masalah serupa masih terus terjadi,” ingat politisi Gerindra itu. (humas/017)