MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, mengingatkan pada semua organisasi perangkat daerah (OPD) bahwa dana tidak hanya dari APBD kabupaten. Untuk itu, ditekankan agar giat menjemput dana provinsi dan pusat dengan program yang matang.

Menurutnya, ada tiga fokus pembangunan. Yaitu infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, kantor), pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan akhlak budi pekerti. Agama, mental spritual, jasmani, serta rohani).

"Pemda sudah siapkan struktur pembangunan sedemikian rupa," kata Said Hasyim.

Ditambahkannya, berbicara tentang dana, kabupaten termuda se Riau itu sangat terbatas. Pagu APBD 2019 sekitar Rp 1,4 triliun. Sedangkan pagu transfer hanya Rp 1 triliun lebih saja.

"Sedangkan PAD Meranti tak sampai Rp 100 miliar. Jadi, harus cari lagi sekitar Rp 300 miliar," kata Said Hasyim.

Meski menjadi tugas berat mencari dana itu, Wabup optimis jajarannya bisa mendapatkannya. Anggaran tak hanya ada di kabupaten, tetapi ada juga di APBD provinsi dan APBN.

"Tidak ada yang namanya wilayah nasional, wilayah provinsi, tidak ada. Masyarakatnya kan kita. Namun, untuk menjemput dana yang ada di sana, perlu program dengan perencanaan yang matang," katanya lagi.

Said Hasyim menambahkan Kepulauan Meranti memiliki nilai plus untuk meminta anggaran lebih ke provinsi ataupun pemerintah pusat. Diantaranya, ditetapkan sebagai daerah tertinggal di lima wilayah yakni Rangsang, Rangsang Barat, Pulau Merbau, Merbau, dan Tasikputri Puyu. Semua itu masuk lokasi prioritas dan sebagai daerah terluar Indonesia.

"Meranti minim dapat dana provinsi karena memang usulan kita minim. Kedepan semua OPD harus tanggap ini. Usulan tak bisa hanya kertas selembar, usulannya harus lengkap," kata Said Hasyim mengingatkan.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Fauzi Hasan SE, membenarkan kalau usulan Pemda Meranti sangat minim ke pusat. Dicontohkannya, saat bersama Said Hasyim dan beberapa Kades ke Kementerian PU beberapa waktu lalu.

"Usulan pembangunan yang diharapkan pusat itu harusnya input by sistem. Kita banyak terlambat," aku Fauzi Hasan.

Oleh karena itu politisi PAN ini meminta Bappeda Meranti mengawal betul usulan ke pusat. Pemda sudah harus menyiapkan apa-apa saja dibutuhkan, sebab pengajuan se Indonesia dimulai Bulan Maret hingga Juni.

"Yang kita usul itu outcome dan out put nya harus jelas. Kita kejarlah program pembangunan, jangan minder, kalau salah wajar, kita dari desa. Kita punya kesempatan oke, karena menjadi daerah perbatasan, terluar, tertinggal,dan termiskin. Bisa meraup APBN sangat besar, namun harus didukung perncanaan yang jelas dan matang," tegas Fauzi Hasan. (Humas/001)