MERANTI - Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2018, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasym menyebutkan realisasi terhadap kinerja sebanyak 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mencapai diatas 90 persen. Hal ini membuktikan, capaian kinerja OPD dibawah kepemimpinannya sudah cukup maksimal sesuai visi dan misinya.

 

Dijelaskannya, dalam bidang pendidikan, total anggaran belanja langsung untuk urusan wajib pelayanan dasar adalah sebesar Rp 53,999,002,580. Dengan realisasi anggaran mencapai Rp 53,119,601,943 atau sebesar 98,52 persen.

 

Sementara, total anggaran belanja langsung untuk urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan adalah sebesar Rp 111,704,349,525. Dengan realisasi anggaran mencapai Rp 106,074,644,244,25 atau 94,96 persen.

 

"Urusan wajib dibidang kesehatan pada tahun 2018 dilaksanakan oleh 2 instansi yakni Diskes dan RSUD. Dalam pelaksanaan urusan kewenangan Kabupaten menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014," jelas Said Hasyim, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna di Balai Sidang DPRD, Jalan Dorak, Selatpanjang, Rabu (8/5/2019).

 

Sedangkan untuk total anggaran belanja langsung untuk urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp 96,755,112,275. Dengan realisasi anggaran mencapai Rp 93,583,984,889,55 atau sebesar 96,72 persen.

 

Menanggapi terhadap kinerja Pemerintah dalam sidang Paripiurna, Juru bicara Fraksi Demokrat dan Bulan Bintang, Abdul Rasyid menyebutkan, realisasi dari kinerja tahun 2018 yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggap sudah sesuai aspek visi dan misi serta mencapai target kinerja.

 

"Keberhasilan ini telah mendongkrak realisasi anggaran Pemkab Kepulauan Meranti secara keseluruhan sebesar Rp 1,065 triliun rupiah atau setara dengan 95.9 persen dari total anggaran 1,109 triliun rupiah lebih. Kami melihat capaian diatas 90 persen sudah cukup baik," kata Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti itu. (humas/005)