Selatpanjang - Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Drs H Irwan MSi, mengaku postur APBD 2019 tergolong sangat sehat. Itu terlihat dari belanja aparatur sebesar 41 persen dan belanja publik sebesar 59 persen.

Pendapatan daerah 2019 setelah melalui pembahasan ditetapkan sebesar Rp 1,39 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 83,7 miliar, dana perimbangan Rp 1,02 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 287 miliar.

Belanja daerah tahun 2019 sebesar Rp1,430 triliun. Terdiri dari Belanja Langsung (BL) Rp 840 miliar dan Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp 590 miliar.

Penerimaan pembiayaan daerah Rp35 miliar dan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp2,72 miliar.

"Belanja aparatur dan belanja publik berbanding 41:59 persen. Ini berarti postur APBD kita tergolong sangat sehat," kata Irwan, Rabu (28/11/2018)

Menurutnya, hingga saat ini Pemkab masih konsen meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan peningkatan infrastruktur dasar.

Dipaparkannya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 22 persen dari total APBD, sesuai amanah UU nomor 20 tahun 2003. Kesehatan sebeasar 13 persen, sesuai pasal 171 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2009 dan 20 persen untuk infrastruktur dasar.

Tak hanya itu, Pemda juga telah mengakomodir permintaan masyarakat berupa beasiswa berprestasi dan kurang mampu sebesar Rp1,5 miliar dalam pos hibah serta pembinaan guru agama (Kemenag) sebesar Rp 5 miliar.

"Bantuan ke Kemenag dalam bentuk kegiatan. Dalam pos belanja langsung, namun tidak dianggarkan sebagai honor tetap. Karena (honor guru agama-red) bukan merupakan kewenangan kita," ujar Irwan.

Terkait meningkatnya pendapatan daerah tahun 2019, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan mengatakan hal itu harus pula dibarengi dengan meningkatnya pelayanan ke masyarakat. Pemda diminta menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional dan mampu mengedepankan pelayanan prima untuk warga.

Ketua Banggar DPRD Kepulauan Meranti ini pun meminta Pemkab kembali mencermati porsi belanja. Menurutnya, belanja harus memiliki perbandingan 70 persen belanja langsung dan 30 persen belanja tidak langsung. Agar kekayaan daerah sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dia juga menyarankan agar Pemkab membuat target secara realistis berdasarkan toIak ukur yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar sisa perhitungan tahun sebelumnya didapatkan angka yang valid dan reaiistis

"Kita tekankan Pemkab untuk tetap melakukan pemerataan pembangunan.Terutama pembangunan infrastruktur jalan poros, jalan penghubung antar Kecamatan dan Desa, serta meminimalisir kegiatan yang sifatnya seremonial yang tidak berefek pada pengembangan SDM," ingat Ketua DPRD itu. (MC Meranti/Humas/Na)