MERANTI - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepulauan Meranti, DR Aready, mengaku banyak jembatan di Kepulauan Meranti sudah mulai rusak. Dari sebanyak 56 jembatan yang ada, hanya 16 persen saja yang kondisinya bagus dan bisa digunakan dengan baik.

Diakui Aready, di Kepulauan Meranti banyak jembatan yang dibangun zaman Kabupaten Bengkalis. Kini, kondisinya sudah banyak yang rusak. Salah satu di Desa Peranggas, Rangsang Barat, yang belum lama ini menyebabkan gerobak terperosok dan barang bawaan jatuh ke laut.

"Jembatan Peranggas konstruksi bagian bawahnya tak layak. Idealnya memang harus dibangun baru," aku Aready.

Hanya saja, tambah Aready, untuk membangun baru tentu butuh biaya besar dan memakan waktu yang lama. Sementara pelabuhan tersebut merupakan urat nadi warga untuk mengangkut barang dan bepergian.

"Ya kita imbau masyarakat agar berhati-hati," ujarnya.

Perbaikan papan lantai jembatan, nantinya akan dianggarkan pada APBD perubahan. Sementara pada tahun 2020 rencananya akan ada pembangunan beberapa jembatan baru. Termasuk jembatan Peranggas ini.

"Kalau tunggu APBD, baru bisa dilaksanakan pada perubahan. Di beberapa tempat, memperbaiki itu swadaya masyarakat," kata Aready lagi.

Menanggapi ini, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHI menegaskan Dinas Perhubungan harus bisa mengantisipasi. Mengingat, Kepulauan Meranti merupakan wilayah berpulau dan sangat butuh pelabuhan atau jembatan.

"Memang banyak jembatan yang dibangun zaman Kabupaten Bengkalis. Dari segi umur yang sudah lama, akan terjadi kerusakan apabila memiliki beban yang tidak tertampung yang sewaktu-waktu ramai orang beraktivitas. Misal puasa, hari raya atau tahun baru," kata Dedi.

Masih menurut Ketua Fraksi PPP itu lagi, terhadap kejadian di Peranggas, Dishub jangan diam. Dishub harus duduk dengan beberapa stakeholder terkait untuk mencari solusi jangka pendek. Kalau Dishub tak punya dana untuk langsung memperbaiki, bisa berkoordinasi dengan pihak desa.

"Dulu kita sudah buat solusi, namanya dana bencana yang diposkan di BPBD. Harapan sebagai dewan, Meranti kan daerah pulau, prioritaskan terkait laut. Baik itu pelabuhan, kapal, izin berlayar, dan yang terkait lainnya," harapnya. (humas/001)