MERANTI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti diminta tak pesimis atau harus optmis untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, banyak potensi bisa digarap dengan maksimal.

 

Salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Taufiek, Jumat (4/1/2019). Anggota Komisi II DPRD ini mengaku data yang ia terima, ada target salah satu item pendapatan tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018.

 

Salah satunya pajak sarang burung walet. Tahun 2018, pendapatan dari sarang burung walet ditargetkan sebesar Rp 750.000.000, namun realisasinya Rp 598.480.525.

 

Angka tersebut meningkat drastis jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang hanya Rp 22.725.550. Sementara, target pada tahun 2019 terjadi penurunan, yaitu hanya Rp 500.000.000.

 

"Pemda jangan terkesan pesimis. Harus optimis," kata Taufiek.

 

Ditambahkan Politisi PPP itu lagi, harusnya ada peningkatan pada target 2019. Sebab, untuk menggarap potensi pajak, telah ditunjang dengan Perda Pajak. Dimana Perdanya baru saja direvisi.

 

"Kita sudah mengeluarkan uang, waktu, dan tenaga untuk merevisi Perda tersebut, harusnya ini dimaksimalkan agar tak terasa sia-sia," haranya.

 

Tak hanya sarang burung walet, pajak restoran dan hotel juga menjadi potensi peningkatan PAD jika digarap dengan tepat dan maksimal.

 

Menanggapi hal itu, Kepala BPPRD Ery Suhairi mengatakan, target 2019 dilihat dari realisasi tahun 2018. Bukan diukur dari angka Rp 750.000.000 yang pada akhirnya hanya terealisasi Rp 598.480.525. Sebab, jika target tinggi namun tidak tercapai, dikhawatirkan akan ada kegiatan yang sudah disusun tak bisa dilaksanakan.

 

"Itu dilihat dari realisasi tahun lalu. Kalau tahun ini dapat lebih, ya jadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)," ujar Ery.

 

Diakui mantan Kabag Humas Setdakab Kepulauan Meranti itu lagi, mereka akan terus berusaha maksimal dalam meningkatkan PAD. Salah satunya dengan pemasangan tapping box pada wajib pajak, restoran dan hotel. Alat canggih itu akan mencatat semua transaksi sehingg mencegah kebocoran PAD.

 

"Sudah kita anggarkan pembelian tapping box dan akan dipasang tahun ini. Alat tersebut sesuai rekomendasi dari KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi)," aku Ery Suhairi. (humas/001)