Selatpanjang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti akan melanjutkan pembangunan Pelabuhan Dorak (Dorak Port) yang sempat terhenti akibat sengketa lahan.
 
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Dr Aready mengatakan permasalahan lahan dengan masyarakat selaku pemilik sudah ditangani oleh Pemkab.

"Sekarang sedang dikonsolidasi lewat pengadilan. Bahkan sebagian besarnya sudah disertifikat," jelasnya, Sabtu (24-11-2018)

Untuk itu, kata Aready lagi, Detail Engineering Design (DED) untuk Dorak Port yang akan terdiri dari pelabuhan kargo dan penumpang tersebut akan diulang pada 2019 mendatang.

"2020 kita mulai pengerjaannya," kata Kadishub Kepulauan Meranti itu.

Menanggapi rencana ini, Ketua Fraksi PPP yang juga anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra S.HI, mengaku setuju. Sebab, sarana dan prasarana di lokasi Pelabuhan Dorak sudah dibangun. Namun Pemkab diminta untuk tidak tergesa-gesa.

"Jangan tergesa-gesa. Selesaikan betul masalah ganti rugi lahan dan segala bentuk izin yang diperlukan sebelum melanjutkan pembangunan. Biarlah lambat, tapi selamat. Sehingga tak ada masalah di kemudian hari," kata Dedi.

Dia juga berpesan, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini maka pembangunan Dorak Port harus diusahakan dari pusat atau provinsi.

"Kalau menggunakan anggaran kabupaten, sangat tidak memungkinkan, berat. Perjuangkan dana alokasi khusus atau bantuan keuangan," ujar Dedi Putra. (MC Meranti/Humas/Na)