MERANTI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Yulian Norwis, berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaksimalkan sosialisasi tentang Pemilu 2019. Agar semua pemilih mengerti dan Pemilu di Kabupaten penghasil Sagu ini berjalan aman, damai, dan sukses.

 

Menurutnya, Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Dimana, tahun ini tak hanya memilih DPRD Kabupaten/Provinsi, DPR RI, dan DPD saja, namun dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ini diyakini bisa membuat bingung bagi pemilih yang betul-betul tak memahami.

 

"Pemilih akan mendapatkan 5 kertas suara, ini akan membingungkan, terutama bagi mereka yang belum mengerti," kata Yulian.

 

Untuk itu, KPU harus memaksimalkan sosialisasi Pemilu ke masyarakat. Selain itu, KPU juga harus memberikan pembekalan kepada KPPS. Sebab, KPPS lah yang nantinya akan berhadapan langsung dengan pemilih di TPS. Dengan pemahaman yang memadai, petugas akan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul saat pemungutan suara berlangsung.

 

"Semua KPPS harus memahami tupoksi. Sebab mereka akan didatangi orang (pemilih) tanpa surat undangan memilih, orang sakit, dan lain sebagainya. Harus bijak menyikapi permasalahan yang timbul agar Pemilu berjalan lancar, aman dan sukses," pesan pejabat yang akrab disapa Icut ini.

 

Ia juga minta, KPU menghitung waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan matang. Sehingga, bisa selesai susuai waktu yang telah ditetapkan.

 

Menjawab apa yang menjadi permintaan Sekda Icut, Ketua KPU Abu Hamid menegaskan, bahwa mereka telah membentuk Relawan Demokrasi. Relawan ini akan membantu mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu hingga ke pelosok Desa. Dengan sasaran, pemilih pemula, pemilih marginal, perempuan, disabilitas, agama, dan warganet.

 

"Jumlah relawan demokrasi yang sudah kita bentuk sebanyak 55 orang. 15 orang diantaranya di Tebingtinggi dan sisanya menyebar pada 8 kecamatan lainnya," ungkapnya.

 

Dengan upaya tersebut, Abu Hamid berharap target partisipasi pemilih di Meranti bisa mencapai 75 persen. "Pemilu 2014, target pemilihnya 75 persen, kita berhasil mendekati, yaitu di angka 74,5 persen. Untuk tahun ini, kita harap bisa mencapai angka standar 77,5 persen atau lebih," ujarnya.

 

Untuk petugas KPPS, nantinya akan mendapat Bimtek melalui PPK. Sebab, dengan waktu yang tersisa, ditambah lagi KPPS belum terbentuk, maka KPU tak bisa menyasar ke semuanya sampai ketingkat bawah (KPPS).

 

"Bimteknya melalui PPK saja. Kita tak mungkin menjangkau semua KPPS. Tapi kalau KPPS meminta bantuan, kita siap turun," kata Abu Hamid. (humas/001)