MERANTI - Persoalan sampah plastik masih menjadi masalah serius di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sosialisali pengurangan dan pengendalian sampah berbahan dasr plastik pun terus dilakukan untuk mendorong lahirnya kesadaran masyarakat mengurangi dan mengendalikan sampah plastik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Meranti Hendra Putra mengatakan, daerah Kepulauan Meranti dihadapkan dampak dari aktivitas dan kebutuhan manusia yakni berupa tumpukan sampah plastik. Hal ini membutuhkan pengelolaan yang tepat dan ramah lingkungan karena berdampak terhadap pencemaran.

"Kita menyadari bahaya sampah plastik. Namun, sebagian masyarakat masih awam akan hal ini. Kami terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya sampah plastik," ujarnya.

Menurut Hendra, berbagai upaya sudah didorong oleh pihaknya untuk mengelola sampah secara berkelanjutan. Yaitu melalui berbagai gerakan dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh DLH kepada masyarakat.

"Ini upaya kami bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti. Perlu disinergikan agar aksi pengelolaan sampah bisa optimal dijalankan, memotivasi hidup sehat dan mengurangi sampah plastik kepada masyarakat," tambah Hendra.

Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan DLH Husni Mubarak mengungkapkan, saat ini komposisi sampah plastik sebesar 16 persen dari total sampah yang ada diwilayah Kota Selatpanjang. Dari jumlah sampah itu, baru 10 persen yang didaur ulang.

"Beberapa masyarakat telah berangsur sadar akan bahaya sampah plastik. Lalu, mereka mulai mendaur ulang sampah-sampah plastik yang ada menjadi bahan sandang yang bermanfaat," kata Husni.

Ia juga menambahkan, prinsip yang harus diterapkan adalah kurangi timbunan sampah plastik dari sumbernya, batasi hindari kemasan kantong plastik sekali pakai, memanfaatkan kembali plastik untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya serta daur ulang.

"Itu gunanya kami adakan sosialisasi. Besar harapan kami kepada masyarakat untuk ikut membantu kami mengendalikan bertambahnya sampah plastik. Untuk kedepannya, sistem daur ulang diharapkan terus dijalankan," harapnya. (humas/022)