MERANTI - Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi dan UKM (DisperindagKop UKM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, selalu menginventarisasi jumlah koperasi yang terdaftar. Hasil pendataan dari setiap Kecamatan, ternyata jumlahnya mengalami peningkatan antara satu sampai dua persen.

"Jumlah koperasi pada 2018 sekitar 270 unit dan sekarang 276 unit. Terjadi peningkatan,” ungkap Kepala DisdagperinKop UKM Meranti Azza Fahroni, Rabu (07/08/2019).

Meski begitu, mereka tidak melihat berapa jumlahnya. Namun yang paling penting, kualitas dari koperasi itu sendiri.

Kedepan Aza mengaku akan lebih fokus bagaimana meningkatkan usaha koperasi melalui bisinis. Azza menambahkan, saat ini pihaknya terus gencar melakukan pembinaan koperasi dengan melaksanakan berbagai pelatihan (diklat) bagi pengurus dan pengawas koperasi agar terbangun pengelolaan yang baik.

Ia menjelaskan, diklat yang dilaksanakan  berupa pembinaan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan bimbingan teknis. Hal ini sangat penting guna mendorong kualitas yang tinggi dan pengembangan koperasi kearah yang aktif dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

"Koperasi sebagai guru perekonomian bangsa perlu ditingkatkan kinerjanya. Sehingga terwujud koperasi yang berkualitas dan produktif. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan koperasi juga harus sesuai dengan prinsip kemandirian, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan bertanggungjawab," jelas Aza.

Sekretaris DisdagperinKopUKM, Rudi AL Hasan menerangkan, melalui diklat pembinaan dan pengelolaan koperasi yang baik, ia mengharapkan pengurus dan pengawas koperasi dapat menambah wawasan dan pemahaman yang benar tentang jati diri koperasi. Sehingga dapat menggerakkan koperasi kearah yang lebih maju.

"Sesuai target Menteri Koperasi dan UKM tahun 2019 ini semua koperasi bisa 100 persen melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Oleh karena itu diharapkan seluruh koperasi sudah melaksanakan RAT. Bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT, suka tidak suka akan dilakukan pembubaran," tegas Rudi. (humas/022)