MERANTI – Sebanyak 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti telah diberhentikan secara Tidak Dengan Hormat (PTDH). Mereka dipaksa berhenti setelah terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

 

Pemerintah langsung menghentikan gaji mereka. Diakui penyetopan salary suda dilakukan sejak Januari 2019.

 

Sekretaris BKD Bakharuddin, mengatakan sebanyak 9 pegawai tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap telah diberhentikan.

 

"Sebanyak 9 orang. SK pemberhentian telah selesai," kata Bakharuddin.

 

Ditambahkan Kasi Pengadaan Pegawai, Budi Hardiantika, gaji untuk 9 PNS tersandung kasus hukum tersebut juga sudah distop sejak Januari 2019.

 

"Mereka tak lagi ngantor. Percuma juga, gaji sudah distop," kata Budi.

 

Lalu, karena berstatus PTDH rupanya PNS bersangkutan tak akan menerima tunjangan pensiun. Mereka harus gigit jari, sebab apa yang seharusnya diperoleh layaknya pegawai pensiun lainnya, tidak akan pernah didapati.

 

"Kalau berstatus PTDH tak dapat tunjangan pensiun," ujarnya.

 

Sebelum mengeluarkan SK pemberhentian, Pemkab Kepulauan Meranti melalui dinas terkait melakukan pendekatan ke PNS yang terlibat kasus korupsi itu. Pendekatan itu sudah dilakukan beberapa bulan sebelum tahun 2018 berakhir. BKD tak ingin langsung memberhentikan tanpa ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan.

 

"Kita lakukan pendekatan. Kita sampaikan aturan tersebut kepada mereka. Ya, pada akhirnya semuanya bisa mengerti dan bisa menerima keputusan itu," ucapnya.

 

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS. Data ini disampaikan ke publik melalui berbagai media pada Bulan September 2018 silam. Untuk di Provinsi Riau, sebanyak 190 PNS tersandung kasus korupsi. Mereka terdiri dari 10 pegawai Provinsi dan 180 pegawai di Kabupaten/ Kota. (humas/001)