MERANTI – Selama empat tahun berturut-turut Kepulauan Meranti dinyatakan bebas malaria atau status eliminasi malaria. Ini menjadi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam mencegah penyakit yang berasal dari gigitan nyamuk tersebut.

 

"Pada Tahun 2018 lalu kita kembali mempertahankan status 100 persen bebas malaria. Dan status itu kita terima sejak 2014 lalu yang ditandai dengan diterimanya sertifikat eliminasi malaria," ungkap, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan, Penyakit (P2P) Diskes Kepulauan Meranti, Muhammad Fakhri, Selasa (16/1/19) siang.

 

Menurutnya dalam upaya menanggulangi perkembangbiakan nyamuk anopheles (jenis nyamuk pembawa virus malaria) di Kabupaten Kepulauan Meranti, pihaknya selalu melakukan sosialisasi program 3M; (Menguras, Menutup dan Mengubur) tempat yang berpotensi bersarang dan berkemban biaknya nyamuk.

 

“Menguras dan membersihkan bak mandi, Menutup dan menyingkirkan genangan air yang berpotensi menjadi sarang jentik dan Mengubur barang bekas yang dapat menampung genanganan air,” terangnya..

 

Selain itu upaya lainnya dengan menabur bubuk abete. Obat ini  bisa didapatkan secara gratis diseluruh pusat kesehatan di Kecamatan dan Desa.

 

“Kalau untuk persediaan abate kita masih mencukupi, karena beberapa bulan yang lalu baru saja masuk. Masyarakat yang ingin mendapatkannya secara gratis bisa meminta langsung di Puskesmas, Poskesdes dan Putu,”," ungkapnya.

 

Selain itu, dalam menangani kasus yang dibawa oleh penderita dari luar daerah agar tidak berdampak pada malaria indigenous, ia mengaku bahwa pihaknya terus menanggulangi setiap kasus hingga tuntas.

 

"Makanya setiap kasus yang dilaporkan dalam waktu 24 jam harus segera dilakukan penatalaksanaan sehingga tidak membawa penularan," ungkapnya.

 

Penanganan itu juga berlanjut pada Penyelikan Epidemiologi (PE). Mulai dari mengambil sampel darah dari penderita, riwayat hidup, hingga riwayat lingkungan.

 

"Untuk riwayat lingkungan juga kita observasi selama beberapa hari, hingga secara positif dapat disimpulkan apakah penderita murni dari luar daerah atau indigenous," kata Fakhri lagi.

 

Berdasarkan informasi yang diterima melalui Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dari 12 Kabupaten/Kota yang tersebar, dua diantaranya belum bebas dari malaria.

 

"Alhamdulillah hingga 2018 kemarin 10 Kabupaten/Kota telah berhasil mencapai eliminasi Malaria. Kita berharap dua lagi dalam proses," kata Kadiskes Provinsi Riau Mimi Yuliani Nazir.

 

Mimi Yuliani Nazir menjelaskan dua kabupaten yang kini masih belum eliminasi Malaria yakni Indragiri Hulu dan Pelalawan. Untuk itu pihaknya menargetkan seluruh wilayah Riau bebas penyakit yang disebarkan oleh nyamuk tersebut.

 

"Kami menargetkan dua kabupaten lagi yaitu Indragiri Hulu dan Pelalawan secepatnya menuju eliminasi karena secara nasional 2030 Indonesia eliminasi Malaria," tegas Mimi.

 

Menurut Mimi 2018 Menteri Kesehatan Nila Muluk juga menyerahkan sertifikat eliminasi Malaria untuk Bupati dari tiga Kabupaten di Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan Kampar.

 

Dalam proses assesment atau penilaian eliminasi malaria dilakukan oleh tim yg terdiri dari Kementerian Kesehatan , WHO (World Health Organization) dan beberapa orang konsultan kesehatan yang ditunjuk. (humas/003)