Selatpanjang - Kinerja Pemerintah Desa Tanjungpisang, Kecamatan Tasik Putripuyu yang dinilai transparansi dalam pengelolaan anggaran, mendapat apresiasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat setempat.

Ketua BPD Tanjungpisang, Zizamzul yang ditemui awak media, Jumat (23/11/2018), mengatakan, BPD berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di sesa. Untuk itu, sinkronisasi antara Kepala Desa (Kades) dan BPD sangat diperlukan. Sebab, jika antara keduanya tidak sejalan, tentunya akan berimbas pada roda pemerintahan dan pembangunan.

"Alhamdulillah, di Desa Tanjungpisang sejauh ini Kades dan BPD sangat sinkron sekali," ungkap Zizamzul.

Menanggapi pernyataan Kades Tanjung Pisang, Seliyanto, sebelumnya bahwa 60 persen Dana Desa (DD) di Desa Tanjung Pisang untuk infrastruktur dan 40 persen sisanya untuk pemberdayaan, Zizamzul menilai itu sudah pas karena mengingat dan menimbang berbagai hal.

"Untuk Desa Tanjung Pisang, sebenarnya 60 persen dana desa untuk infrastruktur belumlah memadai, karena masih banyak usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dan belum tuntas dikerjakan, namun mengingat keterbatasan dana sehingga disepakati seperti itu," jelas dia.

Zizamzul juga mengapresiasi keterbukaan Kepala Desa Tanjung Pisang, Seliyanto, terhadap BPD maupun masyarakat dalam mengelola Dana Desa, serta pemanfaatannya.

"Tahun sebelumnya memang prioritas kita adalah pemberdayaan, baru infrastruktur, beda dengan tahun 2018 ini," tambah dia.

Dana Desa dikelola langsung oleh masing-masing desa, sehingga pembangunan benar-benar bisa dirasakan masyarakatnya. Oleh karenanya, Zizamzul berharap pemerintah terus mengucurkan Dana Desa serta menambah besaran jumlahnya.

"Meskipun aman, kita harap pihak inspektorat tetap memantau dana desa sehingga tidak disalahgunakan," ujarnya.

Kebijakan yang dibuat Pemerintah Desa Tanjung Pisang juga disambut positif masyarakat. Karena dalam pengerjaan pembangunan, pihak desa melibatkan langsung masyarakat setempat.

"Selain bisa menikmati hasil pembangunannya, masyarakat juga dapat kerjaan. Jadi sangat membantu, terutama bagi yang tidak punya pekerjaan alias nganggur," beber Kelana, salah seorang warga.

Diakui Kelana, bahwa ada beberapa usulan masyarakat yang belum tuntas dikarenakan keterbatasan dana, namun berdasarkan hasil rapat, usulan tersebut akan diprioritaskan pada tahun 2019 mendatang.

Usulan-usulan itu, sebut Kelana, seperti pelebaran Musholla Nurul Iman, sepaket dengan tempat wudhu dan WC. Kemudian nyusul untuk pelebaran Musholla Musdalifah Tanjung Pisang.

"Dari pemuda juga ngusulkan untuk semenisasi lapangan Volly di Lepang. Hal itu akan kita sampaikan dalam rapat berikutnya. Alhamdulillah sejauh ini Kepala Desa juga sangat terbuka dengan masyarakat, dan masyarakat pun sangat suport atas pembangunan yang dilakukan," pungkas Kelana.

Sebelumnya, Kades Tanjung Pisang, Seliyanto menyampaikan, pemanfaatan DD Desa di Tanjung Pisang, Kecamatan Tasikputripuyu, masih berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jembatan dan jalan.

Kata Seli, sapaan akrab Kades Tanjung Pisang, sekitar 60 persen dana desa di Desa Tanjung Pisang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, dan sisa 40 persen untuk pemberdayaan.

Adapun pembangunan yang sudah tuntas dilakukan Pemerintah Desa Tanjung Pisang pada tahun 2018 melalui ADD maupun DD, seperti rehab pelabuhan Tanjung Pisang, kemudian pembangunan jalan perumahan guru, jalan lepang, penyambungan jalan pemuda, dan pembangunan pondasi Masjid Al-Baqarah Tajung Pisang.

"Apa yang kita lakukan ini disesuaikan dengan usulan warga melalui musyawarah Desa," kata Seli. (MC Meranti/Humas/Na)