MERANTI - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3KB) Kbupaten Kepulauan Meranti menggelar Rakor dan sosialisasi Penditribusian Pangan Rastra (Beras Rakyat Sejahtera) ke Rumah Tangga Sasaran di Afifa Sport Center Senin (25/2/2019) pagi.

Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis. Kegiatan dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kepulauan Meranti, camat se-kepulauan Meranti dan perwakilan kepala Desa se Kepulauan Meranti.

Sekretaris Dinsos P3KB Misri Hasanto mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah mendata penerima Rastra di Kepulauan Meranti calon dan tepat sasaran.

"Ini dilaksanakan dengan tujuan agar data yang menerima tepat sesuai aturan penerima (bantuan)" ujar Misri.

Jumlah peserta Rakor adalah 72 orang terdiri dari Tim Rastra kecamatan 9 orang, seluruh perwakilan desa masing-masing 2 orang, Satgas Rastra Polres Kepulauan Meranti dan unsur Kepala OPD terkait.

Selain itu dalam kegiatan juga dihadiri oleh narasumber dari Dinsos Provinsi Riau yang diwakili oleh Kabid Fakir Miskin, Hermansyah dan Kepala Bulog Bengkalis.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk persiapan agar pendistribusian Rastra bisa dilakukan tepat sasaran.

"Ini salah satu evaluasi, bahwa kita harus berbenah diri untuk menyalurkan atau mendistribusikan sesuai sasaran yang kita tetapkan," ujar sekda.

Yulian menegaskan agar sasaran untuk bantuan Rastra ini agar dapat betul-betul sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. "Dan tidak boleh lagi yang namanya pemerataan, saya minta kepala desa kita pegang itu semua, kalau ada ganda (penerima bantuan) tolong segera dilaporkan kepada dinas sosial," ujarnya.

Mulai tahun 2019 ini semua penyaluran bantuan sosial dilimpahkan melalui dinas sosial, dimana sebelumnya bansos disalurkan melalui bagian keuangan Setdakab Kepulauan Meranti.

Dirinya mengapresiasi para kepala desa dalam pendistribusian Rastra pada tahun 2018 yang lalu.

Laki-laki yang akrab disapa Icut itu menegaskan agar rumah tangga penerima bantuan tersebut memang betul-betul terdaftar sebagai warga.

"Perlu kami sampaikan bahwa kedepan berdasarkan ketentuan, rumah tangga sasaran itu terdaftar di Disdukcapil, itu yang harus kita pegang semuanya," pungkasnya.

Icut juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan program nasional, sehingga dirinya menegaskan bahwa ini tidak ada sangkut pautnya terhadap politik menjelang pemilu mendatang.

"Saya berharap pelaksanaan ini sudah clear bulan Maret, supaya tidak ada lagi asumsi bahwa ini mau Pileg, mau Pilpres. Jangan sampai lagi ada terbias, ini kegiatan murni untuk pemberian bantuan," ujarnya.

Dirinya berharap bahwa camat beserta para kepala desa ikut memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa pemberian bantuan tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik menjelang pemilu April mendatang.

"Saya minta turut kerjasama kita, dan saya berharap dinas sosial dapat mengawal ini dengan baik," ujarnya.

Pendistribusian Bansos ini juga dikawal langsung oleh pihak Polres. Sebelumnya Kementrian sosial sudah melakukan MoU dengan Kapolri.

"Jadi betul-betul ini dilakukan sesuai ketentuan. Jadi tim kita sudah ada, termasuk Polres. Jadi kalau ada pihak yang tidak berkompeten atau LSM yang menanya-nanyakan ini kita diskusikan saja dengan pihak Polres," tegas Icut. (Humas/019)