Selatpanjang -  Tiap bulannya Pemkab Kepulauan Meranti menganggarkan rata-rata Rp 6 miliar untuk menggaji Tenaga Harian Lepas (THL). Jika dikalikan setahun, anggaran untuk THL di Meranti sekitar Rp 70 miliar lebih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Bambang Supriyanto mengatakan walaupun menyedot banyak anggaran, namun Pemkab Kepulauan Meranti tidak akan merumahkan ribuan THL itu seperti yang dilakukan oleh daerah lain.

"Langkah ini dilakukan Pemkab untuk mengakomodir semua anak daerah yang belum banyak terserap di lapangan kerja, ini dikarenakan lapangan kerja di Meranti masih minim," kata Bambang. (31/12/2018)

Terkait hal ini,  ketua DPRD Kepulauan Meranti tetap mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Meranti, namun pihaknya meminta agar THL dan pegawai honorer jangan sampai ada yang dirumahkan.

"Ini merupakan Kebijakan Pemda dalam mengelola keuangan demfan menyesuaikan Kemampuan keuangan daerah. Kami DPRD hanya meminta tenaga honorer tidak tetap jangan sampai dirumahkan," kata Ketua DPRD, H Fauzi Hasan. (MC Meranti/Humas/Na)