MERANTI - Tahun 2019 ini, Desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti dituntut untuk membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

DPA merupakan dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. "Harus berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa," terang Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Darwis, Kamis (16/05/2019) di Kantor Dinas PMD Meranti.

Dikatakannya, hal itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo, pada tanggal 11 April 2018. Permendagri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

Terkait hal tersebut, Darwis menjelaskan bahwa sebelumnya pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti sudah memberikan pemahaman ke pihak Desa.

"Kita sudah lakukan beberapa kali kegiatan untuk desa, guna memberikan pemahaman kepihak desa-desa di Meranti," jelasnya.

Sementara itu, menyikapi hal tersebut, Sekretaris Dinas PMD Kepulauan Meranti H M Nur sangat merespon baik atas perubahan itu, dimana hal tersebut dapat menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di desa.

Untuk itu dirinya berharap kepada Kades di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mempelajari tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

"Kalau dulukan DPA ini hanya dipergunakan bagi Dinas-Dinas, namun tahun ini desa juga harus menggunakan DPA yang  sama dengan Dinas lain," terangnya.

"Kita harap Kades dapat memahaminya dan mempelajari tentang perubahan peraturan Menteri tersebut," harapnya. (humas/010)