Selatpanjang - Sejak dua tahun terakhir,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti Provinsi Riau sudah tidak menganggarkan lagi bantuan bagi guru madrasah. Namun pada tahun 2019 mendatang perhatian bagi pengajar disekolah agama itu akan kembali diberikan.

Didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 ada dianggarkan bantuan untuk Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 5 miliar.

Bupati Kepulauan Meranti,  Drs H Irwan MSi menegaskan bantuan ini bentuk dari kepedulian Pemkab pada dunia pendidikan dan pembinaan guru agama.

"Pada APBD 2019 Kepulauan Meranti ada anggaran Rp 5 miliar untuk Kemenag. Anggaran itu ada pada pos belanja langsung. Nanti pemanfaatannya untuk pembinaan guru agama," kata Irwan, Kamis (29/11/2018)

Orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan diperuntukkan sebagai honor tetap untuk guru agama. Pasalnya, honor guru agama di bawah naungan Kemenag bukan merupakan kewenangan Pemda.

"Kalau kita alokasikan anggaran khusus untuk honor guru madarasah tidak boleh.  Sebab hal itu menjadi kewenangan Kemenag.  Kita tak mau tumpang tindih.  Makanya kita hanya menganggarkan untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas seluruh guru honor madrasah," terangnya.

Secara terpisah saat dikonfirmasi,  Kepala Kantor (Kakan)  Kemenag Kepulauan Meranti, H Darwison MA mengaku belum tahu adanya bantuan seperti yang disampaikan Bupati itu. Sebab, saat pengesahan APBD ia tak hadir, karena ada kegiatan di Pekanbaru.

"Saya belum tau tentang uang (bantuan Pemkab) tersebut. Jadi belum bisa menjelaskan digunakan untuk apa nantinya," aku Darwison.

Meski demikian, ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati atas perhatian yang selama ini diberikan kepadda Kemenag.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan juga mengakui bahwa legislatif dan eksekutif memang konsen membantu dunia pendidikan. Tak terkecuali bantuan untuk pembinaan guru-guru agama.

Hanya saja, dicari pola bantuan seperti apa agar tidak terbentur dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Kemenag juga diminta mendata semua guru agama supaya jelas siapa saja yang diprioritaskan untuk dibantu.

"Kita konsen membantu dunia pendidikan. Hanya saja, diperlukan data yang valid berapa guru agama dan siapa-siapa saja yang harus diprioritaskan," kata Fauzi Hasan. (MC Meranti/Humas/Na)