MERANTI - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti akan memasang alat perekam transaksi (Tapping Box) di sejumlah hotel dan restoran pada tahun 2019 mendatang.

Tapping box dapat menangkap semua transaksi yang terjadi di restoran atau hotel tersebut. Alat ini memastikan transparansi pembayaran pajak oleh wajib pajak yang datang berkunjung ke hotel.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti, Eri Suhairi, mengklaim, tidak akan ada kebocoran transaksi wajib pajak jika menggunakan alat tersebut.

"Dengan alat ini, pengelola hotel tidak bisa berbohong," ujarnya.

Eri mengaku, pemerintah sering kecolongan. Pengusaha hotel sering mengaku tingkat okupansi hotel rendah ketika membayar pajak.

"Padahal selama ini kami ada tim yang memantau hal itu," katanya.

Hotel, restoran, dan tempat hiburan merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan dari kategori pariwisata. Tahun ini penerimaan pajak dari hotel, restoran, dan tempat hiburan tersebut mencapai Rp 850 juta. Angka ini lebih besar dari jumlah yang ditargetkan sebelumnya, yakni Rp 616 juta.

Dengan pemasangan Tapping Box, Eri optimis bisa meningkatkan transparansi, akuntabilitas data yang valid dari seluruh wajib pajak.

"Ini upaya kami untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah. Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan PAD kita," kata Eri

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan mengaku memberikan dukungan terhadap program Tapping Box ini.

“Berdasarkan laporan BPPRD, masih ada hotel yang pajaknya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya lokasi objek pajaknya ramai tapi pajak yang dibayarkan rendah," sebutnya.

Fauzi menyebutkan trobosan itu dinilai tepat guna untuk memaksimalkan pajak dari sektor pariwisata.

"Kita dukung. Karena ini bisa meningkatkan PAD, apalagi jumlah rumah makan dan hotel terus bertambah yang tentunya realisasi pajaknya juga naik,” ujar Ketua PAN Meranti itu. (humas/mc)