Setiap Kelurahan Minimal Satu Bank Sampah
Kamis, 1 Agustus 2019. Waktu baca 1 menit 27 detik.
Setiap Kelurahan Minimal Satu Bank Sampah
MERANTI – Bank sampah diyakini menjadi salah satu upaya terbaik dalam menekan volume sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. OLeh karena itu minimal disetiap kelurahan bisa berdiri minimal satu bank sampah.
Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hendra Putra, Kamis (1/8/2019). Selain bisa menekan volume sampah dengan adanya bank sampah juga dapat membantu ekonomi keluarga.
"Sehingga masyarakat juga ada pemasukan tambahan dari sampah. Daripada dibuang dan mencemari lingkungan, lebih baik dijual," ujarnya.
Disebutkannya, saat ini sudah berdiri sebanyak dua bank sampah di Kecamatan Tebingtinggi, yakni di Kelurahan Selatpanjang Barat dan Kelurahan Selatpanjang Selatan. Untuk di Kelurahan Selatpanjang Barat terdapat bank sampah khusus an organik dan di Kelurahan Selatpanjang Selatan khusus sampah organik.
“Dengan adanya bank sampah, yang tadinya sampah tidak bernilai bisa jadi bernilai. Artinya bisa ada nilai jual dari pemisahan sampah rumah tangga,” ungkapnya.
Hendra menargetkan, kedepan bank sampah sudah berdiri disetiap kelurahan atau desa di Kecamatan Tebingtinggi. Sesuai program 'Dari Sampah Menjadi Berkah', selain berdampak kepada pengurangan volume sampah, nantinya pendirian bank sampah juga diharapkan akan memberikan manfaat dari segi ekonomi masyarakat. Sebab, setiap sampah organik maupun an organik yang dikumpulkan bisa diolah menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual.
Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan Husni Mubarak menambahkan, melalui program ini pengurangan sampah di Kecamatan Tebingtinggi akan tercipta secara massif. Terutama, sampah plastik. Dari sisi ekonomi, masyarakat juga dapat terbantu.
Setiap hari terdapat 37 ton sampah yang dibuang masyarakat diwilayah Ibukota Selatpanjang. Dan, hal ini menjadi persoalan di Kabupaten termuda di Provinsi Riau itu. Ini terjadi karena masih minimnya bank sampah untuk pengolahan sampah-sampah tersebut.
“Saya yakin ini bisa berjalan jika melibatkan tokoh masyarakat. Karena DLH juga tidak bisa berperan sendiri untuk mengatasi permasalahan sampah. Khususnya, ditingkat kecamatan, kelurahan dan tingkat desa,” kata Husni. (humas/022)
Kategori
Topik
Bagikan