MERANTI--Walaupun Kewenangan telah berubah. Dan, UU 23 tahun 2014 juga menyatakan bahwa wewenangan listrik desa berada sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Riau. Namun, selalu saja ada celah lain bagi Pemkab Meranti untuk mewujudkan Meranti terang.

Selain bekerja sama dengan PLN, Pemkab Meranti juga harus jemput bola dalam mendapatkan anggaran. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis, belum.lama ini.

    "Kita tetap meminta peran besar Pemerintah Provinsi dalam menggesa pembangunan transmisi jaringan listrik yang terintegrasi di desa. Kita juga tidak tinggal diam dan terus mencari celah lain ke berbagai lini", kata Yulian.

    Terhadap konsistensi Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan RE, Pejabat yang akrab disapa Icut itu memaparkan bahwa kontribusi yang dilakukan Pemkab sudah berjalan sejak Meranti dimekarkan menjadi sebuah Kabupaten. Selain LTSHE, Program Listrik Desa (Lisdes) melalui penyediaan mesin genset, hingga beroperasinya PLTMG Bagan Melibur merupakan terobosan Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memanfaatkan energi alternatif bagi penyediaan listrik murah untuk rakyat.

    "Pengoperasian PLTMG tidak saja meningkatkan dan memperluas jaringan PLN, tetapi menunjukkan sinergis kerjasama antara Pemda dengan PLN", ujarnya.

    Upaya Pemkab Kepulauan Meranti memperjuangkan hak masyarakatnya untuk menikmati listrik diapresiasi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan. Menurut dia, capaian yang didapat Pemkab Kepulauan Meranti terkait elektrifikasi tak lepas dari hubungan yang harmonis dari berbagai pihak. Di saat jaringan PLN belum sanggup menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, di sana Pemkab Kepulauan Meranti hadir.

    "DPRD sangat mengapresiasi Pemkab Kepulauan Meranti dalam menerobos keterbatasan. Meskipun saat itu APBD Pemkab Kepulauan Meranti tergolong kecil, Pemkab tak ragu membantu PLN agar bisa menjangkau pelosok desa dengan membangun jaringan listrik. Keseriusan Pemkab Meranti ini menjadi perhatian pemerintah pusat dengan mendorong PLN memperluas jaringannya," ujar Fauzi.

    Saat ini DPRD juga terus berupaya berkordinasi dengan pemangku kebijakan dalam peningkatan rasio elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dia berharap peran masyarakat untuk bekerjasama dalam menyukseskan program yang sedang digagas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama PT PLN.(humas/018)