MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan.

Ajakan tersebut disampaikan Bupati di Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2020, Jumat (15/3/2019). Bupati mengatakan, masalah utama yang dihadapi kabupaten termuda di Propinsi Riau itu adalah tingginya angka kemiskinan, yakni berada di angka 28 persen.

"Masalah yang kita hadapi saat ini adalah tingginya angka kemiskinan. Angka itu tinggi di antara kabupaten di Indonesia dan paling tinggi di Provinsi Riau. Ini adalah tantangan kita untuk mengurangi kemiskinan itu. Kita harus bekerja sama dan bekerja keras, sehingga angka kemiskinan bisa ditekan," kata Bupati.

Bupati menargetkan bahwa pada tahun ini angka kemiskinan turun lima persen. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama semua pihak. Dan, program tiap OPD wajib diorientasikan untuk pengentasan kemiskinan.

"APBD kita hanya sedikit, tak mungkin kita lakukan sekaligus. Untuk itu, penajaman program tiap OPD perlu dilakukan. Jangan menyusun program berdasarkan SOTK, tetapi haruslah berdasarkan money function dan berorientasi pada angka statistik, capaian investasi dan cash cading," ungkap bupati.

Dikatakan Bupati, Kepulauan Meranti merupakan kawasan strategis, karena terletak di jalur perdagangan internasional. Karenanya, daerah ini perlu pengembangan agar masyarakat bisa sejahtera.

"Kita harus menyatukan persepsi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Untuk itu, diperlukan lapangan pekerjaan, kita  butuh suntikan investasi. Kita juga sudah banyak membangun infrastruktur dasar, menjaga iklim agar tetap aman. Ini yang perlu kita pacu," urai bupati.

Bupati juga meminta kepada para pejabat tidak menghamburkan uang untuk kegiatan yang tidak penting dan tidak menyentuh langsung ke masyarakat. "Kurangi lah kegiatan yang banyak menghabiskan anggaran, seperti makan minum, perjalanan dinas, pembelian ATK karena era itu sudah berlalu. Sudah saatnya pejabat itu bekerja efektif, kaya ide dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Irwan.

Dikatakan Bupati, otonomi daerah sudah bergeser. Banyak wewenang kabupaten/kota yang dipindahkan ke provinsi. Untuk itu, penjabat diminta bekerja sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Otonomi daerah sudah bergeser, anggaran tidak sebesar dulu, kabupaten/kota tidak banyak wewenangnya lagi. Saya minta kita fokus saja sesuai kewenangan yang kita miliki," ungkap Irwan.

Bupati juga mengapresiasi banyak program tahun mendatang yang telah dipangkas. Dari 3.027 usulan program kegiatan diefisienkan menjadi 1.560 kegiatan. Ini perlu dilakukan karena program yang tidak bersentuhan dengan masyarakat.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan mengapresiasi bupati yang fokus dalam mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, hal itu diperlu dilakukan karena tingginya angka kemiskinan di daerah yang terdiri dari pulau- pulau tersebut. Dia juga menyoroti program yang akan dilaksanakan, seharusnya bisa menyentuh ke lapisan bawah dan itu semua bisa disikapi tiap OPD.

“Apa yang menjadi fokus bupati itu sangat bagus, karena Meranti perlu pembenahan agar angka kemiskinan semakin berkurang. Kemiskinan itu bisa terjadi karena program salah sasaran, tidak terpadu dan berkelanjutan," kata Fauzi.

Untuk mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, kata Fauzi, haruslah memperioritaskan infrastruktur jalan. Apabila infrastruktur tersebut sudah baik, tentunya berdampak luas terhadap mobilisasi masyarakat, sehingga perekonomian di daerah juga bisa membaik. (Humas/002)