MERANTI – Sesuai dengan bidang masing-masing, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Provinsi Riau diharuskan mengusulkan program kegiatan dan pembangunan setiap tahunnya. Sebelum usulan disetujui untuk dilaksanakan, pada tahun anggaran sebelumnya, terlebih dahulu dibahas dan disesuaikan dengan perencanaan daerah.

 

Agar usulan yang dilakukan OPD tidak sia-sia, diminta agar program yang dibuat harus tajam dan terarah. Terutama dengan perencanaan daerah. Baik jangka pendek, maupun jangka panjang.

 

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi mengungkapkan dirinya tidak ingin ada program yang asal-asalan. Sehingga bukan malah membantu masyarakat, tetapi malah tidak berguna.

 

“Makanya setiap OPD harus memahami perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Jangan pernah lari dari perencanaan itu,” ingatnya.

 

Irwan menuturkan, seluruh program yang tidak sesuai perencanaan akan langsung dipangkas. Namun, jika sudah mengarah, tetapi belum efektif, maka harus dipertajam lagi.

 

Menurutnya, OPD selalu menganggap enteng hal ini. Padahal selaku Kepala Daerah, ia terus memantau dan melihat program-program apa saja yang diusulkan tersebut.

 

“Memang, masih banyak OPD yang belum mengerti secara utuh bagaimana tujuan perencanaan itu. Melalui berbagai kesempatan kita selalu mengingatkan dan memberikan pemahaman. Mulai dari Forum SAKIP, Forum SKPD, Forum Musrenbang dan lainnya,” terang Bupati.

 

Irwan membeberkan, untuk usulan program 2020 dari seluruh OPD, ada sebanyak 3,027 program kegiatan. Ia menilai jumlahnya terlalu banyak. Bahkan menurutnya, ada setengah dari total usulan yang kurang terarah.

 

“Usulan itu kita pangkas menjadi 1,560 kegiatan.  Karena dinilai banyak program yang kurang terarah,” kata dia.

 

Ia meminta juga agar mengedepankan efektivitas, dibandingkan dengan jumlah. Yang penting bagaimana program itu fokus dalam mengatasi masalah yang ada di Meranti.

 

“Jangan banyak program. Yang penting fokus. Sehingga efektif dalam mengatasi persoalan,” tegasnya lagi.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), DR Ir Mamun Murod MM MH, mengaku, mulai membenahi perencanaan daerah melalui program SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Seluruh perencanaan OPD akan dievaluasi dan SDM (Sumber Daya Manusia) nya di asistensi.

 

“Melalui program SAKIP lah kita bisa mengecek seluruh perencanaan OPD. Jika tak terarah, akan kita perbaiki,” sebutnya. (humas/017)