MERANTI - Pokok pikiran (Pokir) aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD Kepulauan Meranti seringkali tidak singkron dengan rencana kegiatan dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Nuriman Khair mengatakan, akibat dari tidak sinkronnya antara Pokir dan program Pemkab berimbas kepada banyaknya usulan program yang telah disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dicoret Bappeda. Selain itu, aspirasi konstituen ini tidak menyentuh terhadap skala prioritas dan tidak masuk dalam kebutuhan yang mendesak.

"Pokir dan program Pemkab sering tidak sinkron. Akibatnya, banyak program yang telah kita usulkan dicoret. Padahal kita sudah ada rencana kerja," kata Nuriman, Kamis (3/1/2018).

Mantan Sekretaris Dewan itu jufa mengatakan, banyak rencana kerja seperti perbaikan sarana dan prasana sekolah tidak jadi dilakukan pada tahun ini. Padahal, Pemda butuh perbaikan sekolah, karena sudah banyak sarana dan prasana sekolah yang rusak.

"Ada aspirasi dewan yang mengusulkan pengadaan drumband, akhirnya banyak usulan kita yang ditangguhkan. Mau tak mau, salah satunya harus dicoret," ungkap Nuriman.

Ketika diainggung lebih jauh mengenai upaya perbaikan fasilitas sekolah, dia mengaku tidak jadi masalah. Walaupun tidak singkron dengan Pokir, namun berkat komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah pusat, Pemkab Kepulauan Meranti akhirnya mendapatkan dana pusat melalui DAK sebesar Rp20 miliar untuk perbaikan sarana dan prasarana 90 sekolah di Meranti.

"Alhamdulillah tahun ini kita mendapat bantuan dari pusat sebesar Rp 20 miliar untuk perbaikan sekolah. Dari jumlah tersebut, Rp 12 miliar untuk SD, dan Rp 5 miliar untuk SLTP, serta Rp 3 miliar untuk PAUD. Selain itu, kita juga mendapat 23 rehab sekolah dari kementerian PU," ungkap Nuriman.

Sementara itu ketua Komisi C DPRD Kepulauan Meranti, Basiran mengatakan bahwa semua Pokir angggota DPRD tersebut sudah ditampung selama masa reses.
"Saya pikir semua itu sudah jelas, karena Pokir kawan-kawan di DPRD itu hasil reses yang kita tampung," kata Badiran.(Humas002)