MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau menargetkan seluruh guru dan kepala sekolah di wilayahnya lulus sertifikasi dan memegang Sertifikat Pendidik. Saat ini dari
2.756 orang guru yang tersebar, 1855 diantaranya belum mengantongi sertifikat baik yang telah berstatus PNS maupun Non PNS.

Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Triyono menerangkan dari jumlah tersebut 1.128 orang guru yang sudah memiliki gelar sarjana dan sisanya 728 orang belum bergelar sarjana.

"Sertifikat itu jadi tolak ukur standarisasi profesi guru dalam mengajar di masing-masing sekolah. Selain iti guru yang mengantongi sertifikat juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi sebagai tambahan pendapatan profesi," ujarnya.

Menyikapi itu, ia mengaku bahwa pihaknya telah berupaya maksimal. Setidaknya setiap tahun belasan guru rutin diberangkatkan untuk mengikuti ujian sertifikasi tersebut.

"Ada kuotanya, setiap tahun ada lima belas sampai dua puluh orang yang ikut ujian. Namun, yang lulus tidak lebih dari dua orang saja," kata Triyono.

Selain guru, saat ini juga terdapat 15 orang kepala sekolah yang belum mengantongi sertifikat calon kepala sekolah, dan masih menyandang status Plt (pelaksana tugas).

"Iya, kepala sekolah yang masih Plt ada 15 orang. Mereka belum  bisa dilantik karena tidak mengantongi sertifikat calon Kepsek," ujarnya.

Untuk itu, tahun ini, ia akan mengadopsi pola Pemprov Sumbar dengan melakukan sharing budget. Untuk biaya ujian pihaknya akan membebankan separuhnya ke guru dan Plt Kepsek terkait.

"Nantinya untuk persediaan makan dan minum mereka yang tanggung, sementara biaya pelaksanaan ujian pemerintah yang tanggung," jelas Kabid Pembinaan Disdik Meranti itu.

Salah seorang guru berstatus PNS yang belum memiliki Sertifikat Pendidik, Triono mengaku sangat mendukung rencana Pemkab Meranti melalui Dinas Pendidikan tersebut.

"Kita sudah lamama ingin seperti itu, tapi masih hanya sekedar wacana. Untuk itu kami berharap wacana tersebut bisa segera dipertimbangkan agar status kami benar benar terverifikasi secara jelas oleh pemerintah pusat maupun daerah," harapnya. (Humas/003)