MERANTI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mempertahankan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau selama 7 kali berturut-turut. Penghargaan itu didapat atas keberhasilan Pemkab Kepulauan Meranti dalam mengelola keuangan APBD dengan baik dan transparan.

 

Hal ini pun dapat memperkuatkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018, sehingga menjadi catatan yang baik dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan diapreasi baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti.

 

Sebagaimana diungkapkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim. Disebutkannya, sesuai amanat pasal 320 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ia menyampaikan Rancangan Perda Pertanggung Jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyampaian itu paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

 

Dalam waktu satu minggu yang lalu, pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi pun menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepulauan Meranti tahun 2018 dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, di Pekanbaru. Hasilnya, Pemerintah dapat mengukir catatan yang baik terhadap pengelolaan keuangan sesuai aturan yang berlaku

 

"Ini merupakan berkat usaha dan komitmen bersama, karena kita telah mengikuti aturan regulasi dan petunjuk-petunjuk teknis dalam bentuk Perbup, tentang kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, serta standar akuntansi pemerintahan dengan baik. Alhamdulillah opini WTP mampu kita pertahankan selama 7 tahun berturut-turut," jelas Wabup.

 

Menanggapi hal itu, juru bicara Fraksi PAN, Ardiansyah sangat mengapresiasi kerja keras Bupati Kepulauan Meranti beserta jajarannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Khususnya dalam pengelolaan keuangan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Riau.

 

"Saya juga menyarankan Pemkab Kepulauan Meranti dalam penggunaan anggaran, agar lebih memprioritaskan kegiatan yang menyentuh langsung pada kesejahteraan masyarakat, dibanding belanja birokrasi. Selain itu, ia meminta Kepala Daerah meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. (humas/005)