MERANTI - Pembangunan Jembatan Selat Rengit (JSR) akan dilanjutkan kembali. Kali ini pembangunannya memakai sistem single year

Sejak terhenti pada tahun 2014 silam, Bupati Irwan Nasir berencana akan melanjutkan pembangunan JSR pada 2016 lalu, namun batal. Kemudian kelanjutan pembangunan kembali direncanakan dilakukan pada tahun 2020.

"Tahun depan pembangunan JSR akan kita lanjutkan kembali. Namun, bukan menggunakan sistem tahun jamak, tapi memakai sistem Single Years. Dimana untuk sisi Desa Mekong dibangun menggunakan APBD kita dan sisi Desa Semukut dibangun provinsi," kata Irwan, Jumat (15/3/2019).

Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir mengatakan, untuk melanjutkan pembangunan JSR kembali pemerintah daerah sedang melakukan penghitungan ulang, karena setelah dilakukan review design terjadi peningkatan biaya.

Proyek Jembatan Selat Rengit merupakan megaproyek yang sebelumnya menelan anggaran Rp447 miliar kini membengkak dan akan menelan biaya sebesar Rp670 miliar. "Kita sudah menghitung ulang. Nilainya terlalu mahal, kalau mengandalkan APBD kita itu tidak akan kuat. Saya sedang mengusahakan agar pembangunan itu di take over oleh dana APBN atau mungkin provinsi," kata Irwan.

Irwan menyampaikan bahwa kegagalan pembangunan yang rencananya untuk menghubungkan Pulau Tebingtinggi dengan Pulau Merbau itu menjadi pengalaman untuk tidak terulangi. Sehingga, pembangunan kedepannya bisa dilaksanakan dan dituntaskan. Dengan ini, diharapkan program merangkai pulau dan mengentas kemiskinan di Pulau Merbau bisa secepatnya tuntas.

"Jembatan itu harus siap, selain itu bisa dijadikan icon Meranti, juga untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kantong kemiskinan paling tinggi di Pulau Merbau," ungkap Irwan.

Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Darwin Susandi mengatakan, pembangunan JSR perlu dilakukan kembali. Hal itu dilakukan untuk membuka isolasi daerah.

Dikatakannya, Pulau Merbau adalah basis masyarakat miskin di Kepulauan Meranti. Dan, rencana pembangunan infrastuktur itu akan menjadi perintis kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau tersebut.

"Untuk mengentaskan kemiskinan terbesar di Kepulauan Meranti perlu dibangun jembatan yang menghubungkan dua pulau. Kita memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut," kata Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti. (Humas/002)