Selatpanjang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkolaborasi dengan Pemprov Riau, GIZ dan Forum Masyarakat Riau Anti Rasuwah (MARWAH), menggelar monitoring san evaluasi (Monev) pelayanan publik sektor pendidikan, kesehatan, rumah layak huni dan dana desa.

Tarmizi SH, wakil koordinator FITRA Riau mengatakan, kegiatan yang telah berlangsung dari 21 s.d 24 November 2018, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik. Kegiatan Monev ini dilaksanakan di empat kabupaten, yaitu Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Bengkalis. Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti digelar di Kecamatan Tebingtinggi Barat dengan fokus SMA dan SMK, Senin (26/11/2018)

"Tujuan dari kegiatan Monev ini adalah menghimpun data dan informasi serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada pemberi layanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan. Sehingga, dari kegiatan ini akan terdokumentasi kondisi eksisting pelayan publik dan rekomendasi," ujar Tarmizi.

Dalam kesempatan sama, Isnadi Esman sebagai Fasilitator Tim untuk Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, kemaren (21/11), melepas tim monitoring Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam Forum MARWAH ke empat kabupaten di wilayah Riau dalam upaya pencegahan terjadinya ketidaktepatan dalam pengelolaan dana desa, rumah layak huni, pendidikan dan kesehatan.

"Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus didukung oleh KPK dan Pemprov Riau, serta semua pihak untuk mendorong Riau menjadi provinsi dengan pemerintahan yang bermartabat dan akuntabel, serta transparan dalam memberikan pelayanan publik," harap Isnadi. (MC Meranti/Humas/Na)