Hadapi Transformasi Digital Pengadaan, PBJ Meranti Dalami INAPROC dan SPSE Versi 5 di Solo

Kamis, 19 November 2026. Waktu baca 3 menit 38 detik.
image
image
image

SOLO – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mempersiapkan kesiapan aparatur dan kelembagaan dalam menghadapi transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Sosialisasi Pembuatan Akun INAPROC dan Diseminasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 5 di Gedung Balai Tawangarum, Solo, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti mengirimkan dua orang pegawai, yakni Pradnya Paramitha, S.P., Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, serta Windi Fitria, A.Md., personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Keikutsertaan keduanya menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan sistem pengadaan nasional yang semakin terintegrasi melalui platform INAPROC, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa dan layanan elektronik.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Sugianto, S.T., M.T. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai arah pengembangan sistem pengadaan digital, mekanisme pembuatan akun INAPROC, implementasi SPSE Versi 5, hingga demonstrasi penggunaan aplikasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kepala Bagian PBJ Setda menyampaikan bahwa perubahan sistem pengadaan elektronik merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang harus diantisipasi secara serius, terutama dalam aspek kesiapan aparatur, kelembagaan, infrastruktur, serta proses bisnis.

Menurutnya, penerapan INAPROC dan SPSE Versi 5 bukan sekadar perubahan aplikasi, melainkan menuntut penyesuaian terhadap pola kerja dan kompetensi personel yang terlibat dalam seluruh tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Bagian PBJ harus memastikan kesiapan sumber daya manusia, baik dari sisi pengelolaan pengadaan maupun layanan elektronik. Kehadiran dua pegawai dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teknis yang memadai sehingga proses adaptasi terhadap sistem yang baru dapat dipersiapkan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan harus ditindaklanjuti melalui berbagi informasi, sosialisasi, serta pendampingan kepada perangkat daerah dan para pemangku kepentingan pengadaan, sehingga proses transisi dapat berjalan lebih efektif.

Dalam sesi materi, peserta diperkenalkan dengan SPSE Versi 5 yang merupakan pengembangan sistem pengadaan elektronik dari versi sebelumnya. Sistem terbaru tersebut dirancang dengan tampilan yang lebih sederhana, proses yang lebih cepat, serta integrasi langsung dengan portal INAPROC.

Integrasi ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai tahapan pengadaan barang/jasa dalam satu ekosistem digital, mulai dari perencanaan, proses pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, hingga penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain pengenalan sistem, peserta juga mendapatkan materi teknis mengenai tata cara pembuatan akun INAPROC. Pembahasan meliputi proses registrasi, pengisian data penyedia maupun nonpenyedia, verifikasi alamat email dan data, hingga aktivasi akun untuk mengakses layanan SPSE Versi 5.

Dalam proses pendaftaran tersebut, peserta diingatkan mengenai pentingnya ketepatan dan kesesuaian data, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta penggunaan alamat email aktif. Kelengkapan dan validitas data menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran proses verifikasi dan aktivasi akun.

Kegiatan juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman dari instansi yang telah melaksanakan piloting atau uji coba penerapan SPSE Versi 5. Melalui sesi tersebut, peserta memperoleh gambaran mengenai praktik pelaksanaan pemilihan penyedia menggunakan sistem terbaru, termasuk penggunaan aplikasi APENDO yang telah terintegrasi dalam SPSE Versi 5 untuk mendukung proses tender elektronik.

Pemahaman tersebut dinilai penting bagi pemerintah daerah agar dapat mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis dan potensi kendala dalam penerapan sistem baru, terutama ketika berhadapan dengan proses pengadaan yang membutuhkan ketelitian, kecepatan, serta dukungan layanan elektronik yang memadai.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi aplikasi dan diskusi interaktif. Peserta menyaksikan secara langsung proses pembuatan akun INAPROC serta simulasi penggunaan SPSE Versi 5, sekaligus membahas sejumlah kendala teknis dan tantangan implementasi yang berpotensi dihadapi oleh pemerintah daerah.

Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan, hasil keikutsertaan dalam kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu peserta, tetapi juga menjadi bekal untuk memperkuat kesiapan pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan pemerintah daerah.

“Ke depan, kami akan mendorong koordinasi dan sosialisasi internal agar informasi mengenai perubahan sistem ini dapat dipahami oleh personel pengadaan dan perangkat daerah. Kami juga akan mempersiapkan dukungan layanan, khususnya melalui LPSE, sehingga proses transisi menuju SPSE Versi 5 dan INAPROC dapat berjalan tertib dan tidak menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah,” tambahnya.

Melalui langkah persiapan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berupaya memastikan transformasi digital pengadaan dapat diikuti dengan kesiapan aparatur, penguatan layanan elektronik, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Pengadaan yang Kredibel, Sejahterakan Rakyat.”

© 2026 DISKOMINFOTIK

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti