MERANTI - Sebagai kordinator retribusi daerah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan rekonsiliasi bersama Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait untuk menggenjot target retribusi yang telah ditargetkan dalam APBD 2019.

"Tahun lalu hanya penerimaan pajak yang terhitung surplus. Sementara target retribusi hanya tercapai 31 persen. Mengurai hal itu kita sedang lakukan rekonsiliasi ke semua OPD terkait," ungkap, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ery Suhairi, Senin (25/2/19) siang.

Menurutnya, rekonsiliasi dinilai suatu langkah yang layak dilaksanakan BPRD Meranti selaku kordinator.

"BPRD wajib memantau perkembangan dan peningkatan pendapatan retribusi daerah yang dipungut setiap OPD," kata Ery.

Seperti dibeberkannya, target retribusi 2018 ditetapkan sebesar Rp 3,275,000,000 sedangkan pencapaiannya tidak lebih dari Rp 2,231,575,349 saja. Alhasil target pendapatan daerah yang tidak tercapai sebesar Rp 1,034,424,651 atau setara 30 persen dari target.

"Realisasi penerimaan retribusi tersebut kami rangkum dari penerimaan yang diteruskan melalui setiap OPD teknis. Namun kita tak mau terjebak, makanya kita butuh rekonsiliasi agar pengawasan dan pencapaian sama-sama terpantau, sehingga target retribusi tahun ini tercapai," ujarnya.

Dari data yang dilansir, dari 15 sektor retribusi yang dipungut sepanjang 2018 lalu, pendapatan tertinggi hanya pada sumber pengelolaan jasa umum pasar. Target Rp 75,000,000 sedangkan pencapaian hanya Rp 74,200,000 atau setara 98,93 persen.

Sedangkan realisasi terendah terdapat pada retribusi pelayanan kepelabuhanan. Target yang ditetapkan sebesar Rp 250,000,000, realisasi sebesar Rp 39,368,000 atau setara 15,75 persen sepanjang 2018.

Untuk tahun ini, pihaknya sedang fokus terhadap jasa labuh kapal laut. Menurutnya dalam waktu dekat pihaknya akan panggil dinas dan instansi terkait untuk membahas ini.

"Kita panggil semuanya, mulai dari Dishub, KSOP, BC dan beberapa intansi lain. Berdasarkan laporan yang kami terima, jasa labuh itu sangat potensial untuk menggenjot pendapatan. Makanya kita fokus ke sana," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Yulian Norwis berharap besar setiap OPD bisa menggenjot retribusi daerah. Pasalnya dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah sangat berharap pada pendapatan asli daerah, hal itu dampak atas minimnya realisasi penerimaan dana bagi hasil (DBH).

"Penerimaan DBH terus berkurang, makanya kita tetap target pada peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Untuk itu saya minta semua OPD bisa proaktif," ungkap lelaki yang akrab disapa Icut itu. (Humas/003).