MERANTI – Walaupun masih fungsional, namun gedung yang dijadikan Pustaka dan Arsip sangat tidak representatif. Sehingga untuk peyimpanan arsip Pemerintah masih dilakukan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Seperti yang ditegaskan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Drs H Ismail Arsyad MSi, Jum’at (22/2/2019). Ia berharap bagaimana kedepan Meranti bisa memiliki Gedung Pustaka dan Arsip sendiri.

 

“Kita belum menyimpan arsip dan dokumen penting daerah disini. Karena beresiko akibat gedungnya belum layak dan belum ada sarana pendukung,” ucapnya.

 

Untuk menyimpan Arsip setidaknya ada lemari besi. Dimana lemari tersebut tidak akan terbakar jka terjadi kebakaran.

 

“Lemari besi itu sangat penting menjaga arsip dari berbagai ancaman. Terutama kebakaran,” katanya.

 

Walaupun masih disimpan oleh masing-masing instansi, namun dipastikannya pengelolaan arsip tetap berdasarkan ketentuan. Dimana SDM seluruh OPD sudah diberikan pembekalan untuk pengelolaan arsip.

 

“Kita sudah latih perwakilan seluruh OPD bagaimana mengelola arsip sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Penyimpanannya sendiri dilakukan dibrankas besi dimasing-masing OPD,” terangnya.

 

Kemudian untuk standar sebuah Pustaka, harus memiliki ruang baca khusus. Dimana pada ruangan tersebut harus nyaman dan memiliki standarisasi tempat membaca.

 

“Kita belum ada ruangan baca yang layak. Sehingga kurang nyaman,” ucapnya.

 

Ditambahkan Seretarisnya, Sugiatsih SE jika terjadi hujan lebat atau pasang laut tertinggi, maka air akan masuk kantor Perpustakaan dan Kearsipan yang berada di Jalan Pembangunan Selatpanjang. Jika sudah begitu, dipastikan orang akan enggan datang ke Pustaka.

 

“Kalau hujan lebat, atau saat air laut pasang, maka air masuk keruangan ini. Maka Kantor langsung banjir,” katanya.

 

Dijelaskan mantan Kabag Keuangan Setwan tersebut Kantor Pustaka dan Kearsipan saat ini merupakan rumah dinas yang direhap dan djadikan kantor. Idealnya harus memiliki gedung yang layak.

 

“Dengan begitu peran kami dalam mencerdaskan masyarakat dan menjaga dokumen Negara bisa lebih maksimal,” sebutnya. (humas/017)