MERANTI - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, menggelar bimbingan teknis terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di berbagai kecamatan.

Helat bimbingan teknis tersebut rampung dilaksanakan Selasa (26/02/2019), di Hall AK Hotel, Selatpanjang, Kepulauan Meranti. Berlangsung selama tiga hari, perwakilan 43 BUMDes dipoles dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar.

"Tiga hari berturut turut dilaksanakan. Ini hari terakhir Bimtek yang dilaksanakan  kepada 96 orang perwakilan 43 BUMDes yang tersebar di Kepulauan Meranti," ungkap Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED) Dinas PMD Kepulauan Meranti, Sabarudin, S.Sos

Diungkapkannya, dari 96 desa yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, baru 43 desa yang sudah memiliki BUMDes. Namun dari total tersebut, hanya beberapa persen saja yang dinilai mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar.

"Tidak kurang 10 BUMDes saja yang dinilai berhasil. Hal itu terbentur oleh minimnya pemahaman SDM BUMDes untuk mengelola managemen keuangan yang baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkapnya.

Atas digelarnya helat tersebut diharapkan bisa memberikan pemahaman terhadap pengelola BUMDes agar paham dengan aturan. Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pemgelolaan keuangan desa.

"Dan turunannya diikuti oleh peraturan bupati. Namun di sana tidak diatur secara spesifik, makanya kita berikan bekal pemahaman agar mereka paham menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkapnya.

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, memberikan apresiasi terhadap digelarnya Bimtek tersebut. Menurutnya dalam menyusun dan mengelolaa keuangan BUMDes mesti dilakukan oleh SDM yang paham tentang itu.

Dalam rangka mempersiapkan SDM yang bagus, menurutnya perlu dilaksanakan bimbingan teknis terhadap hal tersebut.

"Buat apa ada BUMDes jika SDM-nya tidak mampu mengelola keuangan dengan baik dan benar. Pasalnya penyertaan modal yang dialkukan oleh BUMDes menggunakan uang negara. Makanya harus jelas," ungkapnya.(humas/003)