MERANTI - Cagar budaya sebagai warisan nenek moyang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak yang berwenang dalam upaya pelestariannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan, Abdullah SPd mengatakan, saat ini banyak cagar budaya yang rusak tetapi penanganannya selalu mengalami kendala anggaran yang terbatas. Bahkan, di daerah ini banyak situs cagar budaya yang sudah diubahsuaikan dari bentuk semula.

"Bangunan kuno zaman penjajahan yang masuk sebagai cagar budaya sangat butuh perhatian. Kita terus mengajukan untuk ini, namun anggaran terbatas, ini sering dicoret. Kedepannya kami berharap harus diatur dalam Perda," ungkapnya.

Pemeliharaan cagar budaya ini nantinya dimaksudkan agar generasi yang akan datang bisa mengenal dan menikmati apa yang telah terjadi pada masa lampau.

"Dukungan dan perhatian dari seluruh pihak sangat diharapkan, sehingga ke depan cagar budaya dapat terpelihara dengan baik dan dapat dinikmati anak cucu," katanya.

Tidak hanya itu, Warisan Budaya tak Benda (WBTB) pun perlu mendapatkan perhatian, dimana saat ini banyak WBTB di Kepulauan Meranti yang sudah terdaftar di Provinsi untuk dicatat di kementrian, namun terkendala biaya untuk kajian akademis hal ini jadi urung dilakukan.

"Warisan budaya tak benda itu butuh kajian akademis. Jadi, tidak serta merta didapatkan. Memang ada beberapa yang kita ajukan ke provinsi untuk didaftarkan ke kementerian, namun terkendala syarat yang dibutuhkan, seperti tidak adanya naskah akademik, ini jadi dicoret," kata Abdullah.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan saat diminta tanggapannya mengatakan, seharusnya memang ada bantuan biaya perawatan dari pemerintah daerah terkait keberadaan cagar budaya tersebut. Menurutnya, kemungkinan besar, anggarannya bisa termasuk dalam pos bantuan sosial (Bansos). Bahkan, dia akan mengakomodir terkait permasalahan ini dengan mengusahakan pengajuan anggaran pada pembahasan APBD mendatang.

"Kita akan coba cek dulu di pos Bansos. Tapi, jika ternyata belum ada di sana, kita akan coba akomodirkan," ungkapnya. (Humas/002)