MERANTI - Selama dua bulan ini, beras sejahtera (rastra) di Kepulauan Meranti masih akan diterimakan masyarakat dalam  seperti biasanya (bantuan beras). Namun, bulan-bulan berikutnya akan berganti menjadi Program Bantuan Non Tunai (BPNT)

Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) dr Misri Hasanto mengatakan, mulai Mei mendatang, program rastra akan bertransformasi menjadi BPNT. Melalui program ini, warga kurang mampu tidak akan lagi menerima beras sejahtera (Rastra). Sebagai gantinya, mereka menerima uang non tunai per bulannya dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima transfer uang sejumlah Rp110.000 per bulan. Uang tersebut harus dibelanjakan untuk dua jenis barang, yaitu beras dan telur.

"Nantinya KPM tidak lagi menerima beras, tapi uang yang ditransfer ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera, nantinya uang itu hanya dibolehkan untuk membeli dua jenis barang saja, yakni beras dan telur," kata Misri, Senin (11/3/2019).

Untuk mengawasi terhadap barang yang dibeli, setiap desa akan dibentuk e - Warung.  Uang di dalam kartu tersebut hanya bisa dibelanjakan di tempat tertentu.

"Setiap KPM hanya bisa membelanjakan uang tersebut di e -Warung yang ada di desa yang nantinya akan dibentuk oleh bank yang bermitra dengan kita. Setiap 250 KPM akan dibentuk satu e warung bahkan bisa lebih," ujar Misri.

Lebih jauh diungkapkan pengalihan program tersebut bertujuan untuk mewujudkan 6T dalam menyalurkan bantuan. 6T yang dimaksud ialah tepat sasaran, tepat jumlah, epat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.

"BPNT lebih mudah penyalurannya dan mencapai 6T lebih gampang daripada Rastra," ujar Misri.

Misri juga mengatakan transformasi program ini sudah sosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan yakni melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disampaikan oleh pendamping PKH yang bekerjasama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

"Sosialisasi sudah merata kita lakukan disetiap desa yang masyarakatnya penerima bantuan PKH," katanya.

Berdasarkan data Dinsos P3AP2KB Kepulauan Meranti, saat ini jumlah keluarga yang menerima Rastra sekitar 14.202 KK. Sedangkan penerima bantuan PKH sebanyak 25.486 KPM.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD Kepulauan Meranti yang membidangi hukum dan pemerintahan mengatakan, sistem penyalurannya selama nni sudah bagus. Namun, sarana dan prasarana haruslah dibenahi terlebih dahulu, agar penerapan di lapangan tidak gagal.

"Yang terpenting bagaimana bantuan ini tepat sasaran. Dan, perlu dibenahi itu sarana dan prasarananya, agar penerapan non tunai ini tidak mengalami kendala. Sebab, wilayah di Indonesia berbeda. Apalagi Meranti belum benar-benar menerapkan sistem e money," kata anggota Komisi I DPRD, Ardiansyah. (Humas/002)