MERANTI-Belasan unit sekat kanal di Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami rusak dan sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Seperti di Desa Sungai Tohor. Di desa tersebut setidaknya terdapat 14 unit sekat kanal yang dibangun oleh pemerintah pusat pada 2014 lalu. Kini, hanya satu unit berfungsi. Sementara 13 unit lainnya rusak parah.

Hal itu juga dikeluhkan oleh Kepala Desa Sungai Tohor Efendi. Menurut dia, rusaknya belasan sekat kanal di desanya dinilai wajar. Pasalnya, matrial dari konstruksi dibangun menggunakan kayu seadanya.

"Sudah lapuk, wajar saja kan usianya sudah lama. sedangkan satu unit lainnya masih bagus karena terbuat dari beton," ujar Efendi, Senin (5/8/19) siang.

Sebenarnya, kata Efendi, pihaknya berencana untuk memperbaiki sekat kanal yang telah rusak tersebut. Namun, untuk menggantinya dengan kontruksi permanen, mereka membutuhkan anggaran yang cukup besar. "Selain itu juga masih banyak infrastuktur di desa kami yang mesti dibangun," ujarnya.

Camat Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Rayan Pribadi SH juga mengungkapkan hal sama. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Restorasi Gambut Nasional dan kepala BNPB RI agar kecamatannya masuk dalam daftar skala prioritas dalam penanggulangan bencana Karhutla 2019.

"Memang untuk tahun ini, kecamatan kita tidak masuk dalam skala prioritas. Pasalnya, BRG tahun ini akan fokus di Kecamatan Rangsang. Tapi, kami sudah berkordinasi dengan mereka dan tahun ini mereka siap membantu kita untuk memperbaiki sekat kanal yang rusak tersebut," ungkapnya.

"Mereka bersedia mambantu kita dengan pola kerja baru. Secara rinci saya tidak tau pasti. Yang jelas sekat kanal yang rusak itu akan dibangun atau diperbaiki," tambahnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Fauzi Hasan SE meminta dinas terkait untuk cepat tanggap dan segera melakukan pendataan agar segera diusulkan bila mana usulan camat setempat tidak ditindaklanjuti oleh BRG.

"Harus cepat tanggap. Masak sekian lama rusak tidak ada perhatian langsung dari pemerintah daerah. Kalaupun kemampuan keuangan kita minim, ya didata dan diusulakan ke pemerintah pusat," ungkapnya. (humas/003)